Indonesia Berdakwah

Kolaborasi The HUD Institute dan UNIDA Komitmen Wakaf Hak Konstitusi Hunian Warga Bogor

Bupati Bogor Hj. Ade Yasin bersama para pembicara webinar di Kampus Universitas Djuanda (UNIDA), Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/8/2021). [Transindonesia.co /The HUD Institute]

TRANSINDONESIA.CO | Hak hunian warga masyarakat tidak hanya defenitif sebagai perumahan formal namun  mengerakkan potensi komunitas  menjadi rumah sehat produktif sebagai bagian dari sistem pembangunan perumahan yang tidak terpisahkan dengan pembangunan perkotaan sebagai aras Housing and Urban Development.

“Hak hunian akan perumahan tidak sekedar memenuhi kebutuhan dasar, tapi hak asasi manusia (HAM) bahkan menjadi kewajiban negara sesuai konstitusi untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat,” ungkap Ketua Umum The Housing and Urban Development (HUD) Institute, Zulfi Syarif Koto saat berbicara dalam webinar di Kampus Universitas Djuanda (UNIDA), Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/8/2021).

Menurut Zulfi Syarif Koto, kedudukan dan pemanfaatan rumah semula hanya hunian, bergeser menjadi episentrum kegiatan masyarakat, dunia usaha, profesional maupun layanan publik pada era pandemi dan paska pandemi Covid-19.

Lebih lanjut dikatakannya, Perumahan dan Permukiman Produktif Berbasis Komunitas (P3-BK) yang mengartikulasi pembangunan perumahan swadaya yang merupakan  pelaku terbesar pembangunan perumahan.

“Karena itu dapat mengakselerasi pembangunan perumahan rakyat di daerah yang merupakan urusan konkuren pemerintah, dan pemerintah daerah bersifat wajib sebagai kebutuhan dasar rakyat,” kata Zulfi Syarif Koto.

Ikhtiar menghidup-hidupkan P3-BK kata Zulfi Syarif Koto, mengalami kendala dalam landasan aturan dan kebijakan operasional agar mengatasi kesenjangan. Hal bantuan dan kemudahan serta berbagai fasilitasi yang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemda, termasuk kebijakan affirmatif dalam penataan ruang, penyediaan tanah, inovasi pembiayaan, teknik,  dan bahan bangunan strategis.

“Dalam hal P3-BK disertakan pula ketersediaan tenaga dalam pendampingan komunitas (dengan fasilitasi-advokasi-literasi-konseling-konsultasi) dan melembagakan sentra pembelajaran masyarakat dan klinik pelayanan rumah sehat produktif untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat,” terang Zulfi Syarif Koto.

Sementara, Sekretaris Umum The HUD Institute Muhammad Joni,  membacakan catatan pokok rangkuman mengupayakan lagi P3-BK berperan efektif dalam mempercepat penyediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak defenitif hanya perumahan formal. Namun P3-BK menjembatani urusan konkuren perumahan rakyat  dan kawasan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemerintah Daerah) dengan UU No.1 Tahun 2011 tetang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (UU PKP) Jo. UU No.11 Tahun 2020 tetang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

“Oleh karena itu beralasan dan produktif jika diintegrasikan sebagai bagian yang sentral dalam strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman,” ujar Muhammad Joni.

Dikatakan Muhammad Joni, mengupayakan P3-BK dengan mengelola potensi kebutuhan rumah, bukan hanya kolaborasi antar pelaku pembangunan namun integrasi memberdayakan kapasitas komunitas.

“Termasuk penyediaan tanah dari redistribusi tanah, reforma agraria perumahan-perkotaan, subsidi wakaf tanah untuk rumah produktif berbasis komunitas setempat (yang berbeda dengan perumahan formal yang dikomunitaskan) agar efektif menjawab kebutuhan rumah bagi MBR dan masyarakat rentan (korban bencana, penggusuran, kumuh, tidak layak huni) yang membutuhkan perlindungan khusus,” paparnya.

Lebih jauh Muhammad Joni menyatakan, dari pengalaman lebih 30 an tahun geliat perumahan I berbasis komunitas itu telah memiliki lesson learned untuk rujukan dan pemodelan P3-BK, yang merupakan potensi dan kekuatan besar _menjadi pelaku pembangunan terbesar_ dalam ikhtiar memerdekakan rakyat dari kemiskinan perumahan setelah 76 tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sehingga  beralasan menjadi bagian agenda menuju Indonesia Emas 2045.

“Untuk ini, The HUD Institute dan UNIDA berkomitmen untuk berkolaborasi dan mewakafkan kapasitas, kapabilitas, jaringan dan sumberdaya manusia untuk menggerakkan P3-BK yang menghidupkan hak konstitusional bertempat tinggal,” pungkas Muhammad Joni.[sfn]

Share

TRANS POPULER

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.