Indonesia Berdakwah

Akhirnya Pemerintah Siap Bayar Rp3,9 Triliun untuk Eks Pengungsi Maluku

Tim Kuasa Hukum Eks Pengungsi Kerusuhan Maluku yang dipimpin La Ode Zulfikar (posisi tengah dan berjas hitam) bergembira ria usai Pemerintah RI siap membayar dana Rp 3,9 Triliun dalam Sidang Amar Putusan PK di PN Jakarta Pusat, Selasa, 22 September 2020.[Transindonesia.co/Mada Mahfud]

TRANSINDONESIA.CO – Setelah melalui proses hukum berbelit-belit selama puluhan tahun, akhirnya eks pengungsi kerusuhan Maluku mendapatkan haknya. Pemerintah dalam Sidang Eksekusi Amar Putusan PK di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sepakat mencairkan Rp3,9 Triliun untuk 213 ribu Kepala Keluarga (KK) eks pengungsi Kerusuhan Maluku.

Dalam Sidang Eksekusi Amar Putusan PK di PN Jakpus, Selasa, 22 September 2020, semua pihak hadir. Dari pemerintah, perwakilan Presiden RI, Mensos, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), perwakilan Menteri Keuangan, dan perwakilan Menteri Pemberdayaan Daerah Tertinggal. Gubernur Maluku, Maluku Utara, dan Gubernur Sulawesi Tenggara juga mengirimkan tim perwakilan. Sedangkan eks pengungsi kerusuhan Maluku tampil Tim Hukum dan sejumlah perwakilan lainnya.

“Tadi panitera Eksekusi Amar Putusan PK membacakan kesediaan pemerintah untuk membayar dana tiap KK (Kepala Keluarga) eks pengungsi kerusuhan Maluku Rp18,5 juta. Berapa triliun totalnya untuk ratusan ribu KK, nanti akan dihitung tim panel,” kata La Ode Zukfikar Nur, SH, MH, Koordinator Tim Kuasa Hukum eks Pengungsi Kerusuhan Maluku tahun 1999 dalam keterangan pada wartawan sesaat setelah Sidang Eksekusi di PN Jakpus. Ia didampingi puluhan warga eks pengungsi kerusuhan Maluku.

Begitu mendengar panitera PN Jakpus, La Ode Zulkarnaen mengaku lega luar biasa. “Terjawab sudah, bahwa perjuangan kita bukan hoaks seperti tuduhan sebagian kalangan. Pemerintah sudah siap membayar,” seru pria berkumis lebat ini sambil mengacungkan kepalan tangan ke udara.

Berdasarkan putusan PK Mahkamah Agung, pemerintah wajib membayar Rp18,5 juta untuk tiap KK pengungsi eks kerusuhan Maluku Utara. Jumlah eks pengungsi kerusuhan Maluku diperkirakan berjumlah 213 ribu KK yang tersebar ke berbagai provinsi.

“Makanya dalam Sidang Eksekusi ini diputuskan pembentukan Tim Panel dengan koordinator Menteri Sosial. Nanti akan diverifikasi siapa saja yang mendapat dana dan besaran dana,” jelas La Ode Zulfikar.

Ia memperkirakan pencairan dana akan berlangsung 6 hingga 12 bulan ke depan. “Ini tergantung kerja Tim Panel,” jelasnya.

La Ode optimis pencairan akan berlangsung lancar. “PN Jakpus yang mengawasi langsung kerja tim Panel,” bener La Ode.

Lebih lanjut pengacara asal Buton Sultra ini mengungkapkan sebagian besar eks pengungsi dulu sudah mendapat sebagian dana. Eks pengungsi di Sultra sudah mendapat Rp3,5 juta. Sedangkan eks pengungsi di Maluku dan Maluku Utara berkisar Rp7-8 juta. “Maka mereka akan mendapatkan total Rp18,5 juta. Hal-hal seperti ini yang perlu di verifikasi. Juga ada eks pengungsi yang pindah ke daerah lain dan ada juga yang meninggal,” paparnya.[Mada Mahfud]

Share

TRANS POPULER

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.