Polri Krusial Era Pandemi dan Pilkada Serentak 2020, ICK: “Jangan Alergi dan Dendam Hanya Kritikan”
TRANSINDONESIA.CO – Di Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-74, Polri dihadapkan pada dua situasi krusial yaitu era pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 mendatang.
Dua situasi sangat krusial ini Polri harus bisa “Eling lan waspada, sadar lan sabar, setiti lan ngabekti, sumeleh tur sareh”_(Ingat dan waspada, sadar dan sabar, hemat dan mengabdi, Ikhlas dan tenang).
Dengan kata-kata bijak di atas, Polri harus mampu mengalahkan diri sendiri dengan mengedepankan ketenangan dan kondusifitas masyarakat, terlebih
mau mengalah dan merangkul sekali pun musuh maupun lawan dengan maksud memberikan Kamtibmas yang lebih baik dan sejalan dengan Promoter di tengah masa pandemi dan situasi yang tidak menguntungkan khususnya bangsa Indonesia dan belahan dunia yang dirasuki Covid-19.
Perekonomian berakibat kejahatan sangat krusial bagi masyarakat di era pandemi, sehingga bisa memunculkan berbagai “perlawanan” baik dari kalangan mahasiswa, masyarakat, dan pelaku kejahatan. Apalagi tidak sedikit pelaku kejahatan yang mendapat asimilasi setelah bebas justru kembali berulah melakukan kejahatannya.
Ini perlu penanganan dengan hati legowo artinya, mengalah dan merangkul lawan demi Kamtibmas.
Di hari jadi Bhayangkara 74 ini, Kapolri saatnya “membangunkan tidur” Polmas (Polisi Masyarakat) yang akhir akhir ini bagaikan mati suri karena ditelan situasi krusial dan berlangsung diakhir jabatan Kapolri Tito Karnavian dimana masyarakat lebih disibukan pada Pemilu dan Pilpres 2019.
Rentetan “tidurnya Polmas” dengan tidak diberdayakan secara maksimal berakibat semakin maraknya isu isu gentayangan di kalangan masyarakat terlebih di media sosial, mulai isu komunisme, politik, hukum yang dianggap tidak berkeadilan atau menyinggung rasa keadilan hingga hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terutama pada institusi Polri.
Tentu saja di usia Polri yang matang sebagai institusi pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat sudah semestinya harus menjadi “Bapak Masyarakat”.
Sebagai Bapak Masyarakat, pelayanan tidak saja ditingkatkan tetapi dibarengi dengan inovasi dan kreatif untuk memudahkan pelayanan yang prima, dan pelayanan tidak ada diskriminasi pada kelompok atau golongan tertentu. Bapak Masyarakat harus dapat mengayomi semua masyarakat agar kecintaan terhadap Polri benar-benar menjadi idaman. Begitu juga sebagai Bapak Masyarakat harus melindungi semua lapisan hingga masyarakat paling bawah sangat mendambakan Polri.
Kita sadari, di tengah krusial Polri masa pandemi Covid-19 bukanlah hal mudah untuk menjalankan titah Tri Brata. Namun, dengan kemampuan Polri saat ini diemban Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dengan semangat Promoter harus mau dan dapat merangkul masyarakat baik yang kontra maupun pro dalam menjalankan titah Tri Brata demi terciptanya Kamtibmas. Kapolri harus mau merangkul dan membimbing yang kontra sekalipun “musuh” apakah masyarakat atau elemen, mahasiswa maupun kelompok kelompok lainnya yang dianggap mengganggu Kamtibmas.
Jangan sampai Pataka Tri Brata yang merupakan “Kramat” sejak 19 Agustus 1945 pembentukan Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN) pertama resmi dilantik Presiden Soekarno pada 29 September 1945, justru era ini menjadi “Petaka Polri” karena tidak menjalankan Tri Brata dan 4 butir Catur Prasetya.
“Bagi seorang pemimpin tidak ada kata lain selain berusaha dan harus dapat merangkul masyarakat terutama elemen, mahasiswa atau sekalipun kelompok yang dianggap mengganggu Kamtibmas”.
Dengan itu, pembinaan dan toleransi yang di kedepankan Polri bisa memaksimalkan terciptanya Kamtibmas ditengah masyarakat yang sedang hidup dalam “cengkeraman” Covid-19 dengan beragama kesulitan mulai ekonomi keluarga, pekerjaan, usaha, bahkan sampai silaturahmi di masyarakat sangat terganggu. Ditambah lagi masyarakat di beberapa daerah yang akan menghadapi Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, Polri dihadapkan pada dua situasi yang sangat krusial.
Di sini lah dibutuhkan manajemen Kamtibmas. Manajemen humanis akan menghasilkan Kamtibmas yang baik, sebaiknya manajemen arogansi dan “petentengan” karena kekuasaan atau sedang berkuasa hanya mendulang “gejolak” dan kericuhan di masyarakat.
Bila manajemen humanis Kamtibmas tercipta, maka dapat dipastikan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dapat dirasakan semua masyarakat ditambah lagi sentuhan sentuhan Promoter. Sehingga kepercayaan terhadap “Bapak Masyarakat” menjadi titah kepada masyarakat dalam setiap menjalankan aktivitas baik di lingkungan maupun di tempat kegiatan lainnya menjadi motivasi dan inspirasi menjaga Kamtibmas.
Jangan pula sebaliknya, kelihatan baik tapi “Meneng widara uleran”_(Terlihat baik namun sebenarnya buruk). Dan jangan pula “Urip iku koyo kopi, yen ndak iso nikmati rasane panggah pait”_ (Hidup itu bagaikan secangkir kopi, Jika kalian tidak bisa menikmatinya yang dirasa hanyalah pait).
Untuk itu, dalam kesempatan HUT Bhayangkara ke-74 ini, pesan khusus ICK yakni pimpinan Polri jangan mudah “alergi” apalagi “dendam” hanya gegara tidak tahan dikritik.***
Selamat HUT Bhayangkara 74.
Penulis : Gardi Gazarin, SH, [Ketua Presidium Indonesia Cinta Kamtibmas (ICK) – Ketua Forum Wartawan Polri (FWP) 2014/2016 – Wartawan Senior Harian Suara Pembaruan]