Kinerja Gubernur Tak Memuaskan, DPRD Jabar: Memalukan Indeks Pembangunan Pemuda Terendah di Indonesia

Ketua DPRD Jabar Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat menyampaikan dokumen 42 rekomendasi penilaian kinerja tidak memuaskan kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Rabu (20/5/2020). [TRANSINDONESIA.CO/Humas DPRD Jabar]

TRANSINDONESIA.CO – Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang digelar Rabu (20/5/2020) dengan agenda Laporan Panitia Khusus III yang melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Tahun 2019. Meskipun terjadi kenaikan Angka IPM menjadi 72,03, namun DPRD meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengkonfirmasi data statistik tersebut dengan kondisi faktual di lapangan.

Sebab, ada beberapa variabel lain yang penting diukur, seperti pemerataan pembangunan kota-desa, masih tingginya angka pengangguran, dan juga kemampuan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengoptimalkan resources Jawa Barat dengan kekayaan alam yang luar biasa.

Ditambah lagi, DPRD melihat capaian indeks indikator dari 5 Misi Jawa Barat tidaklah merata. Bahkan ada beberapa Misi Jawa Barat Juara namun ternyata capaiannya dibawah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Fakta ini menjadi catatan penting bagi kami dan menjadi PR (peer) besar bagi Gubernur agar ke depan lebih serius memperhatikan strategis prioritas pembangunan dan konsisten dengannya. Tidak terjebak pada konsep atau gagasan artifisial atau etalase semata yang terkesan lebih penting membangun opini atau image, yang sering kali menyebabkan tidak tuntasnya beberapa program,” kata Ketua Pansus III Memo Hermawan dari Fraksi PDI Perjuangan membacakan rekomendasi DPRD Jabar terhadap penilaian kinerja Gubernur Jawa Barat Tahun 2019 pada Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Rabu (20/5/2020).

Fakta ini lanjut Memo, sebenarnya sudah terlihat sejak terjadinya trend penurunan daya serah terhadap belanja daerah yang hanya mencapai 91,2% dibanding Tahun 2018 yakni 94,47%, artinya hampir 10% dari program yang direncanakan dan anggaran yang sudah dialokasikan lossed alias tak mampu dioptimalkan.

“Dan kami temui sebagian diantaranya justru pada kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat secara langsung, dalam pos Belanja Langsung,” urainya.

Lebih lanjut Memo mengatakan dari sisi Pendapatan Daerah juga Gubernur tak mampu mencapai target, dari 36,12T hanya mampu meraih 36,03T.

“Penting kami garis bawahi bahwa tahun 2019 ini lah pertumbuhan PAD terkecil setidaknya dibanding 3 tahun terakhir. Gubernur harus mempu menjawab trend penurunan ini sebab jika tak segera ditangani, kami DPRD tak mau trend negatif ini terjadi lagi,” terang Memo.

Sayang sekali kata Memo, Gubernur tak mampu mengelola sektor pariwisata padahal potensi sangat luar biasa. BUMD juga tak mampu dimanage agar menjadi perusahaan profesional.

“Jangankan bersaing di level Nasional, bahkan untuk level Jawa Barat Juara pun masih sulit,” ucapnya.

Hal ketiga yang mempengaruhi negatifnya postur APBD Tahun 2019 adalah carut marutnya pengelolaan sektor ekonomi kemasyarakatan yang harusnya mampu menjadikan ketahanan pangan masyarakat.

“Tak terlihat perhatian serius. Kurangnya keberpihakan kebijakan dan anggaran menyebabkan sektor ini seperti pertanian, peternakan, perikanan dan yang serumpun dengannya tak memuaskan,” ucapnya.

DPRD Jawa Barat selain memberikan catatan strategis, sebagaimana amanat PP 13 tahun 2019 juga mengeluarkan 42 rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti Gubernur.

“Kami meminta Gubernur membuat Tim Khusus yang diisi pejabat tinggi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi. Ke 42 rekomendasi ini kami bagi per bidang yakni urusan pemerintahan, keuangan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” ungkap Memo.

Urusan pemerintahan, kami minta agar Gubernur segera mengevaluasi keberadaan TAP dan TAJJ, dimana kami mendapat laporan tim ini di lapangan sering melakukan intervensi terhadap Perangkat Daerah sehingga mengganggu kinerja dan hal lain yang kontraproduktif. Jika demikian halnya, Tim ini dibubarkan saja. Demikian juga dengan beberapa Perangkat Daerah yang terbukti berkinerja negatif, agar segera diambil langkah-langkah serius memperbaikinya,” tambah Memo.

Di Bidang Keuangan, DPRD meminta Gubernur segera mengevaluasi besar-besaran manajemen BUMD secara keseluruhan termasuk mengganti pimpinan BUMD yang tak kapable dengan tenaga profesional dan independen, tak dicampuri dengan kepentingan politis yang sering mengganggu kinerja.

Di Bidang Pembangunan, diantara peer besar adalah menyelesaikan TPPAS Legok Nangka dan Lulut Nambo yang berlarut-larut ini. Lalu segera serius mengoptimalkan pembangunan sketor pariwisata.

Di Bidang Kesejahteraan Rakyat, urusan Pendidikan dan Kesehatan menjadi sektor yang banyak mendapat rekomendasi dari DPRD, berupa perbaikan manajemen, ketersediaan dan kelayakan ruang belajar dan layanan kesehatan, kesejahteraan tenaga medis dan pendidikan, hingga beasiswa.

“Ada hal yang sangat memalukan Jawa Barat dimana peringkat Indeks Pembangunan Pemuda berada di ranking ke-34 atau terendah se-Indonesia,” ungkap Memo.

“Memperhatikan kinerja Pemerintah Jawa Barat yang kami baca dari dokumen LKPJ Gubernur Jawa Barat, maka DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan nilai kinerja pada tingkat yang kurang memuaskan. Nilai ini didasarkan pada kegagalan pencapaian target dan trend perlambatan aspek fiskal Daerah. Ini mengakibatkan mau tidak mau, Gubernur dan seluruh Perangkat Daerah dituntut untuk bekerja keras mengejar ketertinggalan pada Tahun 2019,” pungkas Memo. [nal]

Bagikan

Berita Terkait

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TransIndonesia.co