BAKN Dorong Pemprov Aceh Optimalkan Dana Otsus

Kantor Gubernur Aceh. [TRANSINDONESIA.CO/Istimewa]

TRANSINDONESIA.CO – Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Marwan Cik Asan mendorong Pemerintah Aceh untuk lebih optimal menggunakan dana otonomi khusus (Otsus) sebagai salah satu upaya menjadikan Aceh setara dengan provinsi lainnya. Terutama dalam hal pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, agar pada tahun 2020 mendatang angka kemiskinan bisa menjadi satu digit atau berada di bawah 10 persen.

“Tahun 2020 itu artinya, angka kemiskinan nasional itu sudah single digit, sudah di bawah 10 persen. Itu artinya bagaimana supaya pembangunan di Aceh  lebih terarah, sumber dananya lebih jelas dan Aceh bisa berakselerasi secara cepat, supaya bisa sama dengan provinsi-provinsi lain di  luar Aceh,” katanya usai memimpin pertemuan BAKN DPR RI dengan Sekretaris Daerah Provinsi Aceh Taqwallah, di Kantor Gubernur Provinsi Aceh, Banda Aceh, Rabu (20/11/2019).

Menurut Marwan, kemajuan infrastruktur yang ada saat ini di Provinsi Aceh tidak terlepas dengan adanya dana otsus selama 11 tahun terakhir yang besarannya sudah mencapai Rp 81 triliun. Dari dana otsus tersebut, 51 persennya menjadi sumber dana untuk menggerakkan pembangunan dan juga perekonomian di Aceh.

Marwan mengapresiasi kebijakan tersebut, karena setidaknya dengan dana otsus tersebut, mampu membangkitkan perekonomian masyarakat Aceh seperti pada tahun 2000. Berbagai tempaan konflik dan bencana alam yang pernah terjadi di Aceh dan saat ini tingkat kemiskinan menurun kembali lagi ke jadi 15,32 persen seperti tahun 2000 lalu.

“Sebagai bagian utuh dari NKRI, Aceh tidak boleh ada di posisi tahun 2000, di mana ketimpangan dan kemiskinan menjadi sumber disintegritas bangsa. Salah satu yang menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran kita bersama adalah, bagaimana dana otsus yang tahun 2023 ini nanti akan turun  menjadi 1 persen, kemudian tahun 2027 ini akan habis, ini apa solusinya? Karena 51 persen sumber dana pembangunan Aceh ini dari otsus, jangan-jangan Aceh ini bisa mundur ke tahun 1978 kalau enggak ada otsus,” pungkasnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Aceh Taqwallah mengatakan, kesuksesan yang ada saat ini bagi Pemprov Aceh dalam mengelola dana otsus yang dapat mengembalikan angka kemiskinan pada titik 15 persen setelah tahun 2002. Tentu ke depannya ini bisa menjadi pertimbangan bagi Aceh, agar  dana otsus bagi Provinsi Aceh dapat terus berlanjut.

“Ke depan kita akan mencoba lebih fokus lagi soal  pelaksanaan otsus, dengan situasi sudah mulai stabil kita akan bergerak pada fokus-fokus lain. Kita mencoba mengikuti kesuksesan penggunaan dana  DAK (Dana Alokasi Khusus). Mungkin akan kami coba kombinasi sehingga otsus bisa mengikuti cara kerjanya,” katanya.

Turut hadir dalam kunjungan kerja spesifik BAKN DPR RI ke Provinsi Aceh yaitu, Prof, Hendrawan Supratikno (F-PDI Perjuangan), Bachrudin Nasori (F-PKB), dan Ahmad Syaikhu (F-PKS), [NAY]

Bagikan

Berita Terkait

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TransIndonesia.co