Mengawal Proses Pemilihan Pimpinan KPK

TRANSINDONESIA.CO – Sebagai Ketua KPK dan mewakili seluruh insan KPK, saya juga salah satu anak bangsa yang memiliki harapan agar Indonesia ke depan segera menjadi negara dan bangsa yang sejahtera, makmur, adil serta bebas dari korupsi.

Hari ini saya membaca pemberitaan tentang sejumlah Guru Besar dari berbagai universitas yang mengirimkan surat pada Presiden RI dan meminta agar Presiden memilih calon Pimpinan KPK yang berintegritas dan tidak bermasalah. Terdapat setidaknya 20 Guru Besar dari berbagai universitas di Indonesia. Orang-orang yang kita percayai kredibilitas dan keluhuran budinya untuk bangsa ini.

Sebelumnya, KPK juga mendengar banyak sekali pernyataan sikap, baik secara visual pun lisan dari berbagai guru bangsa, seperti: Ibu Shinta Nuriyah dan Buya Syafii Maarif yang bahkan bersedia datang ke KPK dan menyampaikan sikapnya pada Rabu, 28 Agustus 2019. Esoknya beruntun sejumlah tokoh seperti Ketua Umum PP Muhammadiyah Bapak Haedar Nasir, Ketua Umum PBNU Kyai Said Aqil Siradj dan banyak sekali tokoh-tokoh bangsa lain menyampaikan harapannya agar KPK diselamatkan dan proses seleksi Pimpinan KPK benar-benar dapat menghasilkan orang-orang berintegritas dan bukan orang-orang bermasalah yang jika dipilih bukan tidak mungkin akan merusak KPK dari dalam dan menghancurkan harapan pemberantasan korupsi ke depan.

Berbagai aksi demonstrasi dan geliat suara-suara mendukung KPK juga kami dengar dari berbagai daerah di Indonesia. Ada puluhan koalisi masyarakat yang bicara, satu koalisi mungkin dapat terdiri dari puluhan organisasi dan tokoh-tokoh di daerah masing-masing. Ada juga tokoh-tokoh pemuka agama yang bersuara hingga organisasi mahasiswa bergerak dalam satu langkah bersama. Dari yang saya baca dan pahami, harapan dari semua pihak tersebut sederhana, agar Presiden memilih calon Pimpinan KPK yang berintegritas dan tidak bermasalah.

Sampai dengan Senin (2/9), lebih dari 77 ribu orang juga sudah menyampaikan sikapnya melalui petisi change.org yang pada prinsipnya meminta presiden mencoret calon pimpinan yang bermasalah. Penandatangan petisi tersebut terus bertambah dari waktu ke waktu. Suara ini tentu perlu didengar.

Kita bersyukur, sore tadi Presiden telah menjawab dengan terang dan bahkan berharap agar masyarakat dan para tokoh tetap memberi masukan untuk mengoreksi apa yang dikerjakan oleh Panitia Seleksi. Bahkan disebutkan juga kita tidak perlu tergesa-gesa agar yang diserahkan Presiden ke DPR adalah calon yang layak untuk dipilih oleh DPR. Jadi, KPK mengajak semua pihak untuk tetap mengawal dan menunggu 10 nama yang diajukan Presiden pada DPR secara resmi.

Meskipun banyak perdebatan dan kritik dalam proses seleksi ini, namun hasilnya telah disampaikan pada Presiden. KPK secara kelembagaan juga mendukung proses seleksi tersebut, yaitu di antaranya dengan membentuk tim khusus melakukan penelusuran rekam jejak calon dan menyerahkannya pada Panitia Seleksi. Sebelumnya, telah disampaikan bahwa kami menemukan sejumlah calon yang memiliki rekam jejak yang bagus, namun memang ada sejumlah temuan juga yang kami sampaikan, misal:
1. Ketidakpatuhan dalam pelaporkan LHKPN
2. Dugaan pelanggaran etik
3. Dugaan perbuatan menghambat penanganan kerja KPK
4. Dugaan penerimaan gratifikasi, dan
5. Catatan lainnya.
Penelusuran rekam jejak itu jelas dapat kami pertanggungjawabkan metode dan hasilnya. Bahkan KPK juga telah mengundang Panitia Seleksi untuk melihat bukti-bukti pendukung jika memang dibutuhkan. Sedikit banyak, kami berprasangka baik, Pansel pasti membahas temuan-temuan tersebut secara internal.

Sehingga, ketika sore ini Presiden mengajak agar kita tidak tergesa-gesa dan menekankan pada hasil akhir yang diharapkan baik untuk KPK, maka wajar jika kita perlu sampaikan terima kasih atas respon tersebut.

Dan, kita paham, kerja belum selesai. KPK tetap mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi, khususnya menjaga KPK melalui proses seleksi ini. Semoga semakin banyak dukungan publik, maka semakin berkualitas upaya pemberantasan korupsi yang akan dilakukan ke depan. Agar KPK dapat berkontribusi lebih signifikan mendukung program-program pemerintah yang bertujuan baik menyejahterakan rakyat Indonesia dan juga bisa menempatkan Indonesia dalam posisi lebih terhormat karena kita semua berikhtiar kuat mewujudkan Pemerintahan yang bersih.

Akhirnya, kami sampaikan juga terimakasih pada masyarakat yang mendukung KPK sepenuh hati. KPK tidak bisa memberikan apa-apa. Jika ada yang menuduh masyarakat mendapatkan sesuatu, biarkan saja. Mungkin hal itu karena mereka tidak memahami situasi yang ada bahwa masyarakat bergerak karena nurani mereka tersentuh dan juga karena selama ini menjadi korban dari korupsi. KPK berjanji akan membalas semua ini dengan berupaya bekerja sebaik-baiknya menangani korupsi dan mencegah uang negara atau hak-hak dari masyarakat diselewengkan oleh para pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya.

Saya berharap, suara dari masyarakat ini terus dilakukan dan diperbesar. Bukan hanya untuk tujuan jangka pendek dalam proses seleksi ini, tetapi juga untuk menjaga KPK agar tetap bekerja sebaik-baiknya.

Pimpinan KPK dan segenap insan di KPK percaya, Presiden Joko Widodo mendengar suara-suara masyarakat tersebut dan akan memilih calon yang terbaik. Kami juga meyakini Presiden masih tetap berkomitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi untuk Indonesia yang lebih baik.**

[Agus Rahardjo-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi]