TransIndonesia
TRANSPOLHUKAM

KPK Tetapkan Empat Tersangka Baru Korupsi e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi.[DOK]

TRANSINDONESIA.CO – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka baru kasus korupsi pengadaan elektronik KTP- (e-KTP) pada 2011-2013 hingga saat ini masih bergulir.

Keempat tersangka tersebut yakni, Miriam S Hariyani (MSH) anggota DPR RI 2014-2019), Isnu Edhi Wijaya (ISE) Dirut Perum Percetakan Negara RI (PNRI) dan Ketua Konsorsium PNRI, Husni Fahmi (HSF) Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP atau PNS Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Sandipala Arthaputra Paulis Tannos (PLS) Direktur Utama PT.

“Perkembangan proses penyidikan dan setelah mencermati fakta-fakta yang muncul di persidangan hingga pertimbangan hakim, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun 2011-2013 pada Kemendagri,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Menurutnya, perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan status keempatnya sebagai tersangka.

Dalam penyidikan keempatnya  disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tujuh tersangka dan telah menjadi terpidana. Mereka adalah, mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri Sugiharto.

Kemudian, Andi Agustinus alias Andi Narogong dari pihak swasta, mantan Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjo, mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi selaku mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera yang juga keponakan Novanto, dan Made Oka Masagung dari pihak swasta yang juga dekat dengan Novanto.

Serta anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari (MN) sedang dalam proses persidangan terkait perkara KTP-e di Pengadilan Tipikor Jakarta.

KPK juga menemukan adanya upaya menghalang-halangi proses hukum atau kesaksian palsu (obstruction of justice) sehingga memproses empat orang dari unsur dua orang anggota DPR RI masing Miriam S Hariyani dan Markus Nari, Fredrich Yunadi seorang advokat, dan Bimanesh Sutarjo berprofesi sebagai dokter.

“Sehingga, total sampai saat ini telah diproses 11 orang, baik untuk perkara pokok kasus korupsi pengadaan e-KTP ataupun perkara ‘obstruction of justice’,” kata Saut.[TRS]

Related posts

Dilantik Jadi Menteri Agama, Lukman Hakim Koordinasi dengan KPK

Panglima TNI: Pendidikan Senjata untuk Mengubah Dunia

transindonesia.co

Parkir dan Permasalahannya

transindonesia.co

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.