TransIndonesia
TRANSSULAWESI

IPW Minta Polda Sultra Bekerja Keras Tangkap DPO Komisaris PT DTGP

Polda Sulawesi Tenggara.[IST]

TRANSINDONESIA.CO – Ketua Presidium Indoensia Police Watch (IPW), Neta S Pane, mengakui untuk mencari dan memburu buronan, atau seseorang tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) bukan pekerjaan mudah. Karena itu diperlukan keseriusan dan kerja keras polisi untuk menangkap DPO.

“Untuk mencari dan memburu DPO memang bukan pekerjaan mudah. Meski demikian IPW berharap polisi serius untuk mencari, memburu, dan menangkap sang DPO,” kata Neta Pane saat diwawancarai terkait pemburuan seorang wanita berinisial RM yang menjadi buronan Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

RM buron dalam perkara tindak pidana penipuan terkait joint operasional pertambangan di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sultra, penyidik Polda Sultra telah merampungkan berkas berita acara perkara (BAP) yang dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, pada 15 Juli 2019 lalu.

“Keseriusan polisi memburu buronannya ini agar tidak ada persepsi lain dari masyarakat tentang penegakkan hukum, sehingga tidak muncul tudingan-tudingan negatif terhadap polisi. Polri perlu bekerja keras agar DPO tersebut bisa tertangkap,” ucap Neta.

Diketauhi, Polda Sultra saat ini tengah memburu RM terkait Laporan Polisi Nomor: LP/193/IV/2018 SPKT Polda Sultra tanggal 6 April 2018, Direktur PT Duta Nikel Indonesia (DNI), Theo Lay Yong alias Michael melaporkan Komisaris PT Duta Tambang Gunung Perkasa (DTGP) berinisial RM atas dugaan tindak pidana penipuan terkait joint operasional pertambangan dengan dugaan melanggar pasal 378 KUHP.

Setelah penyidik merampungkan laporan Direktur PT DNI terhadap tersangka RM dalam kasus penipuan dan penggelapan duit milik PT PT DNI senilai Rp3,7 miliai, dan dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, pada 15 Juli 2019.

Bersamaan dengan itu, tersangka RM yang belum diketauhi keberadaanya membuat Polda Sultra menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap RM yang disebut-sebut istri dari salah satu ketua partai politik di daerah Jawa Barat.

Diwartakan media beberapa waktu lalu, Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Harry Goldenhart, mengungkapkan penyidik telah berupaya melakukan penjemputan terhadap tersangka di kediamannya di Apartemen Taman Rusunawa Kelurahan Menteng, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Kamis 11 Juli 2019 lalu.

Namun, upaya penjemputan yang dilakukan dengan surat perintah tugas dan surat perintah membawa dan menghadapkan RM guna penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) ke Kejati Sultra tersebut gagal.

“Pada saat penjemputan penyidik mendapati kendala di mana ada seseorang yang mengaku sebagai oknum aparat menghalangi tindakan penyidik,” ungkap Harry melalui press rilisnya baru-baru ini.

Dengan demikian, untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, tim penyidik selanjutnya berkoordinasi dengan pihak Kejati guna melakukan upaya paksa selanjutnya. “Namun yang bersangkutan hingga saat ini masih berada di luar Kota Kendari,” kata Harry.

Dalam daftar pencarian orang (DPO) Polda Sultra resmi mengeluarkan surat nomor: DPO/17/VII/2019/Dit Reskrimum. Polda Sultra meminta DPO wanita berinisial RM kelahiran Bandung 16 Nopember 1965, denganketerangan untuk diawasi, ditangkap/diamankan ke Direktorrat Reskrim Umum Polda Sultra di Jalan Haluoleo No 1 Poasia-Kendari, dengan menghubungi penyidik.

Sementara, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, saat dikonfirmasi terkait DPO Polda Sultra, apakah ada koordinasi dengan Polda Jabar untuk kasus yang melilit RM disebut-sebut istri dari ketua partai politik di Jawa Barat.

“Penangkapan DPO dimana atau bagaimana infonya. Belum ada informasi di saya,” kata Kombes Trunoyudo saat dihubungi, Kamis (8/8/2019).

Sebelumnya, RM melalui kuasa hukumnya Muhamd Rizal Hadju keberatan hasil gelar perkara di Mabes Polri status kliennnya menjadi tersangka, mempraperadilkan Polda Sultra di Pengadilan Negeri Kendari yang digelar sejak 27 Juli 2019.[MIL/SFY]

Related posts

Pemberian Gelar Pahlawan hingga Isu Khilafah

transindonesia.co

Sudah 18 Anggota DPR Teken Pengajuan Interpelasi BBM

transindonesia.co

BNPB Imbau Media Asing di Sulteng Ikuti Aturan

transindonesia.co

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.