OTT Gubernur Kepri, KPK Geledah Sembilan Lokasi
TRANSINDONESIA.CO – Peyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sembilan lokasi di tiga kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, terkait penyidikan kasus suap terkait perizinan di Kepri dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.
“Penggeledahan dilakukan di sembilan lokasi di tiga kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Lokasi yang digeledah pertama umah pihak swasta Kock Meng, rumah pejabat protokol Gubernur Kepri serta dua rumah pihak swasta di Batam yang diduga terkait dengan tersangka.
Kedua penggeledahan di empat lokasi di Kota Tanjung Pinang yaitu, kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, rumah pribadi tersangka Budi Hartono yang merupakan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Kepri, kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepri, dan kantor Dinas ESDM Provinsi Kepri.
Terakhir di Kabupaten Karimun, tim KPK menggeledah rumah Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.
Dari sejumlah lokasi tersebut, kata Febri, KPK mengamankan dokumen-dokumen terkait perizinan.
“Penggeledahan masih berlangsung, kami harap pihak-pihak di lokasi dapat bersikap kooperatif agar proses hukum ini berjalan dengan baik. Perkembangan kondisi di lokasi akan kami sampaikan lagi,” ucap Febri.
Adapun penggeledahan itu dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan suap terkait perizinan dan dugaan gratifikasi yang diterima oleh Nurdin Basirun.
“Besok delapan orang saksi dari unsur pemerintah Provinsi Kepri dan swasta diagendakan diperiksa dalam perkara ini,” kata Febri.
KPK pada 11 Juli 2019 telah mengumumkan empat tersangka dalam kasus itu, yakni Gubernur Kepri 2016-2021 Nurdin Basirun (NBA), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Edy Sofyan (EDS), Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Budi Hartono (BUH), dan Abu Bakar (ABK) dari unsur swasta.
Selain itu, KPK juga menetapkan Nurdin sebagai tersangka penerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.
Untuk kasus suap, Nurdin diduga menerima 11 ribu dolar Singapura dan Rp45 juta terkait suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019.
Nurdin menerima uang dari Abu Bakar baik secara langsung maupun melalui Edy Sofyan dalam beberapa kali kesempatan.
Adapun rincian yang diterima Nurdin, yaitu pada 30 Mei 2019 sebesar 5.000 dolar Singapura dan Rp45 juta. Kemudian pada 31 Mei 2019 terbit izin prinsip reklamasi untuk Abu Bakar untuk luas area sebesar 10,2 hektare.
Kemudian pada 10 Juli 2019, Abu Bakar memberikan tambahan uang sebesar 6.000 dolar Singapura kepada Nurdin melalui Budi Hartono.
Sementara terkait gratifikasi, tim KPK mengamankan uang dari sebuah tas di rumah dinas Nurdin dengan jumlah masing-masing 43.942 dolar Singapura, 5.303 dolar AS, 5 euro, 407 ringgit Malaysia, 500 riyal, dan Rp132.610.000.[ANT/FUL]