TRANSMARITIM

Pemerintah Segera Rampungkan Perhitungan PDB Maritim

Nelayan Pangandaran, Jawa Barat, saat membenari jarring sebelum turun melaut menangkap ikan.[DOK]

TRANSINDONESIA.CO – Kemenko Bidang Kemaritiman bersama dengan berbagai pemangku lintas kementerian dan lembaga sedang melakukan penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim.

Untuk menyusun kebijakan kemaritiman yang strategis diperlukan perencanaan berbasis data akurat. Proses penyusunan PDB Kemaritiman 2019 merupakan tindak lanjut rekomendasi dari Buku I PDB Maritim Indonesia 2010-2016.

Sekretaris Kemenko Bidang Kemaritiman Agus Purwoto saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) penyusunan PDB Maritim menekankan agar tim teknis dapat mencapai nilai perhitungan yang presisi. “Ada satu pertimbangan yang saya bicarakan dengan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Purbaya Yudi Sadewa bahwa barangkali kita bisa mencapai nilai perhitungan yang presisi mendekati penghitungan BPS,” ujarnya di Depok, Jawa Barat, Rabu (12/6/2019).

Menurutnya, penyusunan PDB Maritim yang detil dapat menjadi patokan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Diapun meminta agar tim tidak terjebak pada ulasan teknis dan segera menitikberatkan pada substansi yang mengerucut. Rencananya, pekan depan hasil penghitungan PDB ini akan disampaikan kepada Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan untuk dijadikan masukan kepada Bappenas untuk penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024.

Ketua Tim Kerja PDB Maritim Sugeng Santoso mengungkapkan bahwa isu PDB maritim ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menko Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan pada Rapim 9 Januari tahun 2019 pasca dirilisnya Buku I PDB Maritim Indonesia 2010-2016 oleh BPS & Kemenko Bid Kemaritiman tahun 2016. Saat itu, tambah dia, Menko meminta agar dilakukan penghitungan PDB Maritim yang lebih relevan dan komprehensif.

Disamping itu, sesuai amanat Perpres Kebijakan Kelautan Indonesia yang menyebutkan bahwa Penyusunan dan Pengembangan Basis Data & Informasi Ekonomi Kelautan dengan Penanggungjawab Kemenko Bid Kemaritiman dan Instansi Terkait adalah BPS.

“Dari hasil kajian awal penghitungan PDB Maritim BPS tahun 2016, PDB Maritim menyumbang PDB nasional sebanyak 6,04%, namun ada beberapa aktivitas ekonomi yang tidak dihitung,” paparnya. Nilai kontribusi ini menurun jika dibandingkan kontribusi pada tahun 2010 yang sebesar 7,36%.

Selain itu, aktivitas dalam klaster maritim masih terbatas pada produksi turunan pertama. Sebagai contoh adalah cakupan aktivitas klaster perikanan hanya sebatas pada penangkapan ikan di laut, budidaya laut, dan kegiatan perdagangan hasil perikanan laut, belum termasuk aktivitas turunan selanjutnya seperti industri pengolahan hasil-hasil penangkapan ikan.

Sedangkan konsep Ekonomi Kemaritiman Indonesia merujuk pada dua aspek yaitu aspek geografis dan aspek ekonomi,” tambah Sugeng yang juga merupakan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Maritim.[MRT]

Related posts

Apakah Automatic Identification System (AIS) Itu?

transindonesia.co

Pemerintah Aceh Minta Optimalkan Pelayanan Pelabuhan Ulee-Lhue

transindonesia.co

Surprise, Kapal Gamsunoro Dianugerahi Best Tanker Performance 2018

transindonesia.co

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.