Bupati Bekasi Dilantik, DPRD Jabar Minta Pembangunan Bersih Dari Jeratan Hukum

TRANSINDONESIA.CO – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H.Syahrir,SE.M.I.Pol, menghadiri pelantikan Bupati Bekasi sisa masa babatan Tahun 2017-2022, Eka Supria Atmaja, di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung, Rabu (12/6/2019).

“Kita harapkan, sisa jabatan bupati periode 2017-2022 ini bisa membuat Kabupaten Bekasi lebih baik, maju dan mewujudukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bekasi,” kata Syahrir usai menghadiri pelantikan Bupati Bekasi tersebut.

Selain itu, Syahrir yang kembali terplih untuk ketiga kalinya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2019-2024 dari daerah pemilihan Kabupaten Bekasi ini mendorong Pemkab Bekasi yang bersih.

“Seperti apa yang telah diketauhi bersama terkait OTT KPK hingga bupati terdahulu tersangkut kasus hukum, ke depan tidak boleh lagi terjadi. Kita dorong pemerintahan yang bersih untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga pembangunan yang dilakukan harus bersih dari kasus-kasus hingga terhindar dari jeratan hukum sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik,” tutur Syahrir.

Sementara, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Eka Supria Atmaja sebagai Bupati Bekasi sisa masa jabatan Tahun 2017-2022. Sebelumnya Eka menjabat sebagai Wakil Bupati Bekasi.

“Selamat bertugas kepada Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja. Sebagaimana harapan semua lapisan masyarakat, Eka dapat memimpin dan menjalankan roda pemerintahan dengan mengedepankan prinsip integritas, profesionalisme,” pungkasnya.

Sebagaimana diketauhi, Neneng Hasanah Yasin bersama para pejabat Pemkab Bekasi lainnya diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap perizinan pembangunan Meikarta. Neneng Hasan di vonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Bandung dengan hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp250 juta subsider empat bulan kurungan. Neneng terbukti menerima suap terkait perizinan proyek Meikarta.[SYF]

Share
Leave a comment