TRANSBISNIS

Iklim Investasi BUMN Terancam “Runtuh”, Pekerja Pertamina Gugat UU Tipikor

Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB),Arie Gumilar (tengah), bersama pengurus mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, Kamis 11 April 2019.[IST]

TRANSINDONESIA.CO – UU No 31/1999 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digugat oleh Federasi Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), karena dinilai mengebiri pejabat atau direksi BUMN untuk dapat melakukan aksi korporasi atau investasi.

Dalam UU itu dinyatakan setiap pejabat atau direksi yang mengambil keputusan ekspansi usaha atau investasi namun mengalami kerugian dianggap sebagai koruptor yang diancam untuk dipenjarakan. Jika hal ini dibiarkan terus, dinilai akan menjadi ancaman serius bagi kelanjutan bisnis BUMN.

Presiden FSPPB, Arie Gumilar, resmi mendaftarkan perkara tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar dilakukan judicial review atas UU itu. Menurutnya, jika pasal ini tidak diterjemahkan secara komprehensif dan ada pengecualian, investasi atau ekspansi usaha dari BUMN akan mandeg. Sebab direksi atau pejabat pengambil keputusan di BUMN tidak akan pernah berani mengambil konsekuensi jika aksi korporasinya tidak membuahkan keuntungan.

“Setiap keputusan bisnis BUMN itu peluangnya untung atau rugi. Untung tidak dapat penghargaan, tetapi begitu rugi masuk penjara. Siapapun pasti nanti tidak mau. Direksi BUMN tidak ada yang berani berinvestasi, maka yang akan investasi adalah swasta,” ujar Arie, di Jakarta, Kamis 11 April 2019.

Dia mengatakan jika BUMN tidak lagi memiliki keberanian untuk berinvestasi, swasta yang akan mengambil alih setiap peluang usaha yang menjadi ranah BUMN .

Dengan begitu, menurut Arie, garda terakhir benteng perekonomian nasional terancam runtuh, karena adanya pasal dalam undang-undang tersebut yang menggenelarisir.

“Kalau swasta yang masuk investasi dengan efisiensi dan teknologi yang lebih tinggi, tentunya ini akan mulai menggeser sedikit demi sedikit peran BUMN di cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nanti tentu dampaknya ke rakyat, sebab swasta yang pasti maunya untung terus,” kata dia.

Melalui judicial review yang didaftarkannya itu, Arie berharap MK segera mengeluarkan fatwa atas frasa-frasa yang ambigu di dalam UU No 31/1999 tersebut. Menurutnya pasal dalam UU ini sudah menjerat mantan direksi PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan, atas keputusannya dalam mengakuisisi Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia, 2009.

Karen didakwa telah merugikan negara sebesar Rp568,06 miliar dalam aksi korporasi tersebut. Saat ini proses hukum atas Karen masih berlanjut di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat.

“Kami lihat kalau ini tidak diluruskan atau tidak ada penafsiran pada UU 31, bisa berdampak pada iklim investasi di BUMN ,” kata Arie.

Terkait dengan ditetapkannya mantan Direktur Utama PT.Pertamina (persero), Karen Agustiawan sebagai tersangka, timbul rasa cemas bagi FSPPB. Dimana akan terjadi penjahatan/ kriminalisasi terhadap para pejabat maupun pekerja Pertamina yang hendak melakukan aksi maupun tindakan korporasi dengan itikad baik.

Berlandaskan kepedulian perlindungan terhadap para Pekerja Pertamina dan bertindak untuk kepentingan pekerja Pertamina, FSPPB/SPFKPPA melalui kuasa hukumnya Sihaloho & CO Law Firm, berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 April 2019, akan mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Kamis 11 April 2019.[REL]

Related posts

Gubernur Sumut : Pemerintah Akan Bantu Harga Buku Bisa Murah 

transindonesia.co

Menteri Ini Beratkan Rakyat dengan Pungut Pajak BBM

transindonesia.co

Komisi IX Dukung Kenaikan Tarif Bea Meterai

transindonesia.co

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.