Pejabat Walikota Bekasi Hadiri Teleconference Koordinasi Lintas Sektoral

TRANSINDONESIA.CO, BEKASI – Dalam rangka meningkatkan koordinasi mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kota Pejabat Walikota Bekasi R.Ruddy Gandakusuma menghadiri rapat koordinasi yang dilaksanakan secara teleconference dengan instansi kepolisian, Selasa 5 Juni 2018.

Teleconference yang berlangsung di Markas Besar Kepolisian dengan Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyonto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Mentri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Mentri Pertanian, Mentri Kesehatan, Dirut Bulog Budi Waseso, Dirut Jasa Raharja Budi Raharjo Slamet, kepala SAR Indonesia Masda M Syaugi, Ketua KPPU Kurnia Toha, Plt Dirut Pertamina Nicke Widyawati

Rapat koordinasi yang dilakukan sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi arus mudik yang sebentar lagi akan kita hadapi juga antisipasi suplai kecukupan kebutuhan bahan pokok dalam menyambut Idul Fitri.

Pejabat Walikota Bekasi Ruddy Gandakusuma menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral di Mapolres Metro Bekasi Kota, Selasa 5 Juni 2018.[IST]
Dengan motto “Kita Tingkatkan Sinergi Polri Dengan Instalasi Terkait” Kapolri dan beberapa mentri berharap agar Pemerintah Daerah berembuk karna hari raya merupakan momen penting dan memiliki dampak yang sangat tinggi.

Tito menyebut akan membahas 4 isu penting jelang Idul Fitri, antara lain stabilitas pangan, arus mudik dan arus balik, bencana alam, serta terorisme.

Mentri Perdagangan menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah agar aktif mengawasi jangan sampai ada pengusaha mentrigger harga bahan pokok yang sangat tinggi harga beras eceran terendah 8900

Kepala Badan Urusan logistik Budi Waseso mengungkapkan agar Kerjasama dari semua elemen diperlukan untuk ikut aktif mengawasi.

Mentri perhubungan menghimbau agar pemda proaktif melakukan “cek rem” bagi pemoda angkutan besar dengan menerapkan sistim law and foircement.

Arie Setiadi Moerwanto Dirjen Bina Marga menjelaskan bahwa jalan tol mulai dari jakarta yang berakhir di Surabaya sepanjang 1300 KM sudah dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengurainya Pemerintah telah membangun jalur pantai selatan dan diharapkan pemda mensosialisasi kepada masyarakat meyarankan jalur pantai selatan sebagai jalur alternative.[adv/humas]

Share