ITW Minta Pemprov DKI Hentikan Proyek Infrastruktur Lalin Tak Sesuai Peraturan

TRANSINDONESIA.CO, JAKARTA – Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai upaya pemerintah belum menjadi solusi efektif mengatasi kemacetan. Sehingga belum berdampak signifikan terhadap upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).

Maka hingga sepanjang 2018. kemacetan yg terjadi di kota-kota besar di Indonesia khususnya Ibukota Jakarta akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan pemekaran kota.

Kemacetan tidak akan pernah selesai kalau upaya yang dilakukan hanya meminimalisir simpul-simpul kemacetan secara parsial. Seperti pembatasan ruang gerak kendaraan.

Terlebih jika yang diatasi hanya simpul yang terlihat dipermukaan dan tidak menyentuh akar masalah.

Jika pola seperti ini terus terjadi, maka apapun yang dilakukan pemerintah tidak akan memberi dampak yang signifikan apalagi menjadi solusi efektif kemacetan secara berkelanjutan.

Diharapkan, setiap kebijakan harus sudah melalui kajian yang lebih dalam.

Pemprov DKI jangan segan menghentikan proyek infrastruktur lalin yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, semuanya harus memiliki masterplan dan amdal. Serta sesuai dengann rencana induk yang disesuaikan dengan rencana induk nasional.

Seyogianya, setiap pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana jalan serta transportasi harus memiliki master plan dan amdal. Semuanya harus memiliki rencana induk yang sesuai dgn rencana induk nasional.

ITW menyarankan, upaya yang berdampak langsung pada kemacetan adalah keberanian pemerintah melakukan pembatasan berjangka penjualan kendaraan bermotor hingga jumlahnya ideal dengan daya tampung ruas dan panjang jalan. Disertai dengan kesiapan angkutan umum yang terintegrasi dan terjangkau secara ekonomi.

Kemudian pembangunan infrastruktur jalan harus disesuaikan dengan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan apalagi untuk pencitraan.

Setiap kebijakan terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan harus pro-rakyat. Bukan menjadi ajang bisnis yang orientasinya untuk mendapat keuntungan. Lalu lintas adalah tanggungjawab negara sebagai bentuk pelayanan publik.[Edison Siahaan-Ketua Presidium ITW]