Pemberantasan Radikalisme, Terorisme dan Narkotika Tergantung Moral Aparat
TRANSINDONESIA.CO – Radikalisme dan terorisme serta penyalahgunaan narkotika, menjadi topik bahasan utama bagi para narasumber seminar nasional “Perkembangan Terorisme dan Kontra Terorisme di Indonesia” pada acara “Commencement National Security Studies Program” Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Kaya), Rabu 10 Mei 2017.
Narkoterorism merupakan kejahatan luar biasa, yang sama dengan kejahatan genosida, yang saat ini telah merambah pedesaan maupun perkotaan bahkan memasuki masjid-masjid dan kampus-kampus ternama.
Peredaran uang Rp1 triliun perhari dalam transkasi narkotika telah membahayakan dan mengancam 6 juta pengguna narkoba setiap harinya di Indonesia.
Akibat semua itu, Indonesia dalam bahaya narkotika dan Indonesia mencanangkan darurat narkotika. Upaya yang dilakuan adalah menutup jaringan peredaran narkotika yang masuk lewat 140 gerbang pelabuhan terbuka dan ribuan jalur tikus.
Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mendata pasokan narkotika ke Indonesia terbesar melalui pelabuhan laut dalam peti kemas.
Solusinya, seluruh barang yang masuk terutma dalam peti kemas harus melalui pemeriksaan super ketat. Namun dari semua itu, diperlukan meningkatkan komitmen moral para penegak hukum sehingga barang haram tersebut dapat dicegah keluar pelabuhan.
Untuk itu, pemerintah harus melibatkan seluruh potensi masyarakat mulai dari daerah yang berada di perbatasan negara, dan memberdayakan seluruh perangkat sampai pejabat negara harus diperkuat dala pemberantasan narkotika.
Tetapi peredaran narkotika yang sudah sangat membahyakan bangsa ini sulit diberantas bila masih lemahnya pengawasan para penjaga dan petugas yang mendapatkan mandat dari negara dalam hal pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika (P4-GN).
Karenanya, seluruh elemen bangsa dan kekuatan aparat seperti Polri, TNI, BIN, BNN, BNPT, Kemenkes, Kemensos dan Kemendagri harus terus bersinergi dan bekerjasama dalam menyelamatkan bangsa dari segala bentuk kejahatan baik skala kecil, lokal, nasional maupun internasional.
[La Mimi-Widyaiswara BPSDM Kemendagri/Pemerhati Keamanan Nasional/Alumni Kajian Kamnas (Puskamnas) Angkatan II-Universitas Bhayangkara Jakarta Raya]