Pengungsi Sinabung Kecewa KIS Jokowi Tak Berlaku

TRANSINDONESIA.CO – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dipegang oleh pengungsi erupsi Gunung Sinabung sudah tidak berlaku lagi.

Tidak berlakunya kartu KIS dalam satu bulan terakhir ini yang tadinya diperuntukan oleh pengungsi erupsi Gunung Sinabung berada di Posko KNPI Kabanjahe asal Desa Sukanalu, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, membuat warga sangat kecewa, atas upaya dan manfaat kartu KIS yang menjadi kebanggan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dikarenakan, mereka yang selama ini hidup dalam tenda pengungsian tidak menutup kemungkinan dapat dengan mudah terkena wabah penyakit. Bila penyakit sudah mendera tubuh, perobatan secara gratis yang selama ini bisa dilakukan kini terpaksa harus mengocek biaya perobatan sendiri. Lantaran kartu yang diandalkan mereka sudah tidak berlaku.

Pengungsi Sinabung memperlihatkan kartu BPJS Kesehatan berupa KIS yang tidak berlaku lagi, saat Kemenkes RI berkunjung ke posko KNPI Kabanjahe.[BES]
Pengungsi Sinabung memperlihatkan kartu BPJS Kesehatan berupa KIS yang tidak berlaku lagi, saat Kemenkes RI berkunjung ke posko KNPI Kabanjahe.[BES]
“Kami tau nya kartu KIS yang diberikan bapak Presiden RI Joko Widodo kepada pengungsi Gunung Sinabung sudah tidak berlaku lagi, pada akhir bulan Januari. Dimana saat kami dan keluarga sedang berobat, kartu KIS yang kami pegang selama satu tahun setenggah tidak bisa diperuntukan kembali, dan ditolak oleh pihak Rumah Sakit Umum,” ungkap Erfina br Ginting, 39, didampingi pegungsi lainnya kepada wartawan Rabu 22 Februari 2016 di posko pengungsian KNPI Kabanjahe.

Tadinya, kartu KIS tersebut dapat digunaka dimana saja, dengan pihak RSU yang bekerjasama kepada BPJS kesehatan. Namun, itu semua menjadi kenangan. Kini kami harus rela dengan mengeluarkan biaya bila kami sakit atau berobat. Karena jika kami mengurus BPJS mandiri kami juga dikenakan biaya berpariasi, mulai dari Rp25.000, Rp60.000, hingga Rp80.000 dalam tahap pengurusan.

“Harapan kami kepada pihak pemerintah supaya dapat memperhatika kami, karena kami masih dalam tahap pengungsian yang belum dilakukan relokasi tahap kedua. Dimana mata pencarian kami juga terhenti akibat erupsi berkepanjangan, dan kesehatan sangat mahal kami jaga. Andai anak kami sakit dan dilakukan opname di rymah sakit kemana kami akan mencari biaya nya. Kecuali BPJS Kesehatan dari kartu KIS masih berlaku,” ucapnya.

Sementara itu perwakilan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) yang berkunjung ke posko pengungsi KNPI tidak bisa memberi solusi kepada warga, disaat warga mengeluhkan tidak bisanya lagi kartu KIS digunakan. “Kita akan menyampaikan keluhan warga kepada pihak Dinas Kesehatan Karo yang akan diperpanjang oleh pihak Dinas Sosial Karo,” ucap perwakilan dari Kemenkes RI.

Atas ucapan tersebut, sempat menyulut amarah pengungsi, dimana perwakilan dari pusat yang datang langsung tidak bisa memberi solusi, pasalnya warga pengungsi sebelumnya juga sudah memberitahukan kepada pihak Dinas Sosial. Namun, sampai sekarang tidak ada hasil yang diterima mereka.

Kepala Dinas Kesehatan, Plt dr Johannes Sitepu kepada wartawan mengatakan, dirinya sudah mengetahui bahwa KIS yang dipegang oleh pihak pengungsi sebagian memang tidak berlaku dengan kode 0016, sementara kode 0024 masih bisa berlaku. Hal itu membuat mereka akan mempertanyakan langsung atas kode kartu tersebut.

“Hingga sampai saat ini kita masih menunggu data lengkap yang akan diperiksa oleh pihak Dinas Sosial Karo, terkait berapa jumlah kartu KIS tidak berfungsi lagi dipegang oleh pegungsi, sebelumnya kita juga sudah menyurati, dan melakukan koordinasi dengan pihak mereka. Semoga secepatnya akan kita ketahui, dan akan kita upayakan yang tidak berfungsi lagi kartunya menjadi hidup kembali,” ucapnya.[BES]

Share