Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bebas Calo
TRANSINDONESIA.CO – Pelayanan publik yang prima indikator keberhasilan pencapaian keberhasilannya pada hakekatnya adalah dalam pelayanan publik mampu memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat.
Dalam konteks ini bisa dikatakan no complain, indikatornya adalah mampu memenuhi standar, kecepatan, ketepatan, keakurasian, transaransi, akuntabilitas, tingkat informatifnya, dan tingkat kemudahan mengakses.
Indikator keberhasilan pelayanan prima diatas wajib diukur, dinilai tingkat kemampuannya mencapai kepuasan masyarakat, tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat.
Pelayanan prima diawaki SDM yang profesional (memiliki keahlian), petugas-petugas yang mengembangkan inovasi dengan kreatifitasnya, para aparaturnya sadar bertanggung jawab dan disiplin, serta di dukung dan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pelayanan prima di era digital didukung dengan system-sistem online atau terhubung secara elektronik. Yang dikendalikan, dikomando, dikontrol, dievaluasi, dimonitor, dikomunikasikan melalui back office (sebagai control room/ operation room). Pengoperasionalan back office didukung dengan aplikasi yang terintegrasi/terkoneksi dalam sistem jejaring yang saling berkaitan satu sama lain sebagai bagian dari sistem pelayanan publik yang prima.
Percaloan
Percaloan merekan tindakan perantara merupakan penghubung yang menjembatani untuk membantu berkomunikasi atau menyambungkan antara satu dengan yang lainnya.
Para calo menjadi benalu yang menumpang dan ikut menggerogoti, sehingga jaringan yang semestinya bisa terbangun, tersambung diblokir/dikuasai. Penguasaan jalur komunikasi, pendistribusian dan pada sumber-sumber daya oleh para broker menjadikan tumbuh berkembangnya pola-pola mafia. Para calo akan melakukan apa saja dan dengan cara apapun asal tujuannya tercapai atau dapat mencapai tujuannya.
Percaloan tidak dilakukan sendiri, ada system-sistem pendukung ada yang mjd patron bahkan god father. Sistem-sistem penguasaan ini akan terus dipertahankan tidak hanya kekuatan fisik semata, namun kekuatan legal formalpun dilakukan.
Para broker bertingkat-tingkat dan berkelas-kelas bisa saja melibatkan penguasa atau pejabat yang sedang berkuasa. Para calo memahami untuk memberikan atau menyisihkan sebagian dari keuntungan kepada para pejabat atau kroni yang turut mendukung kelanggengan kegiatanya atau posisi sang calo.
Para calo inilah penguasa sebenarnya, awalnya para broker ini menjadi bagian untuk kelancaran, namun tatkala semakin kuat dan semakin besar sumber daya yang dikuasai akan semakin kuat pula.
Tatkala lebih kuat dari penguasa dan terjadi ketergantungan aparat kepada para broker akan terus bergulir bagai bola salju bahkan akan melibas dan bisa memilih siapa pejabat yang menjadi mitra nantinya. Para calo biasanya dijadikan bumper atau kambing hitam untuk menyelamatkan bila ada komplain.[CD13102016]
Penulis: Chryshnanda Dwilaksana