Rumah Kamnas Ingatkan Dua Konflik Pilkada 2017
TRANSINDONESIA.CO – Ketua Umum Rumah Keamanan Nasional (Kamnas), Maksum Zuber, mengungkapkan kerawanan Pilkada serentak 2017 perlu diwaspadai munculnya konfik destruktif dan konflik konstruktif ditiap daerah yang mengelar helatan Pilkada.
Hal itu diungkapkan Maksum, terkait diumumkannya tingkat kerawana Pilkada oleh Mabes Polri yang sejak dini telah melakukan antisipasi pada tiga daerah prioritas yang tingkat kerwannya paling tinggi yakni, Aceh, Papua dan DKI Jakarta.
Untuk itu kata Maksum, Rumah Kamnas mengingatkan semua pihak untuk dapat menahan diri dan aparat keamanan harus dapat melakkan antisipasi sehingga dapat memanilisir tingkat kerawanan itu.
Dalam menghadapi situasi ini, aparat penegak hukum, harus bertindak tegas dan profesional sesuai peraturan dan perundang-undangan. “Sikap tegas dan professional harus dikedepan agar penyelenggaraan Pilkada dapat berlnsung aman dan lancar,” terangnya.
Dari konflik destruktif bisa memunculkan konflik konstruktif yang merupakan konflik bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan.
“Konflik ini pertanda demokrasi sedang tumbuh kembang, perlu didorong dan dijaga, karena perbedaan yang konstruktif itulah akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, melahirkan pemikiran kualitatif yang konstruktif, biasanya sifat konflik konstruktif adalah tertutup,” terang Maksum.
Lebih lanjut Maksum mengatakan, aparat keamanan dalam hal ini Polri sebagaimana visi dn misi Polri untuk mewujudkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi kepolisian yang proaktif.
Dimana dalam misi Polri:1). Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan; 2). Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif; 3) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang; 4). Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri; 5). Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum; 6). Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan; 7). Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri; 8). Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).
“Maka diminta ataupun tidak diminta, menjadi kewajiban Polri menjaga rasa aman, nyaman pelaksanaan Pilkada diseluruh Indonesia,” kata Mkasum Zuber yang akrab disapa Kang Maksum alias KM.
Lebih lanjut KM mengtakan, Rumah Kamnas terkesima dengan pesan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang telah menghimbau dan meminta masyarakat untuk mendukung upaya-upaya mewujudkan Polri yang lebih profesional dan amanah.
“Tumah Kamnas membuka diri, menampung aspirasi dan pandangan dari semua elemen masyarakat, untuk mendudukkan Polri menjadi pelindung dan pengayom bagi segenap warga bangsa,” ucap KM.
Sebelumnya, Mabes Polri meprioritaskan pengamanan Pilkada serentak tahun 2017 di Provinsi Aceh yang potensi kerawannya cukup besar dibandingkan daerah lain.
“Potensi rawan itu di Aceh, itu laporan dari Intelijen sehingga perlu ditingkatkan pengamanannya,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Jakarta, Selasa 20 september 2016.
Menurut Boy, potensi kerawanan di Aceh cukup tinggi terutama isu-isu konflik sosial. Selain Aceh Kata Boy, potensi kerawanan yang cukup tinggi yakni DKI Jakarta dan Papua Barat.
Oleh karena itu para Kapolda bersiaga dalam Operasi Mantap Praja. Mereka akan bertugas untuk mengatur persiapan Pilkada, koordinasi saat pilkada berlangsung, hingga latihan pengamanan setelah Pilkada,” katanya.[ISH/SAF]