Presiden Masih Prioritaskan Penanganan Sinabung

TRANSINDONESIA.CO – Penanganan pungungsi erupsi Gunung Sinabung yang sampai sekarang masih dalam kendala atas lahan tempat mereka meneruskan hidup, atas kebijakan pihak Pemkab Karo, Sumatera Utara, masih menjadi prioritas utama oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi sendiri akan engan melangkah ke Karo, bila mana hunian tetap (huntap) relokasi tahap kedua, dan hunian sementara (Huntara) tidak kunjung selesai dalam tahun ini.

Hal itu dikatakan langsung Kepala Staf Presiden RI,  Teten Masduki didampingi Kepala BNPB, Willem Rampangilei, dan anggota DPD RI Propinsi asal Sumut, Parlindungan Purba serta rombongan lainnya saat berkunjung ke relokasi tahap pertama tepatnya di Desa Siosar Kec. Tigapanah pada Jumat (15/7/2016).

Dimana dirinya mengintruksikan kepada Bupati Karo, Terkelin Brahmana serta jajaranya segera mempercepat penanganan pelaksanaan bencana erupsi Gunung Sinabung harus tuntas tahun ini.

Menurut Teten, pembangunan hunian korban bencana Gunung Sinabung menggunakan pola relokasi mandiri. Dana relokasi ini diperoleh dari dana hibah yang diberikan pemerintah pusat kepada  Pemkab Karo pada Desember 2015 dan telah ditampung dalam APBD Karo TA 2016 sebesar Rp190 Miliar untuk mempercepat relokasi tahap kedua pada 1.903 KK asal pengungsi Gunung Sinabung. Sementara untuk hunian sementara (Huntara) telah dialokasikan anggaran  untuk sewa lahan  sebesar Rp1.870.575.5000 untuk  lima tahun dalam sewa lahan.

Karena itu, katanya, segala  penanganan pengungsi erupsi Sinabung harus selesai tahun ini. “Presiden RI Joko Widodo masih memperoritaskan utama bencana alam Gunung Sinabung. Dirinya (Presiden) tidak ingin lagi mendengar ada warga berada di pokso pengungsian. Kalau ada seorang pengungsi di posko pengungsian berarti penanganan belum beres. Presiden berulang kali  berkeinginan ke Karo. Pada waktu  Presiden ke Padang, dan ke Aceh, beliau juga berkeinginan ke Karo. Tapi tidak ke Karo karena masih ada penanganan pengungsi belum beres seperti soal relokasi mendiri,” katanya.

Sehingga diharapkan apabila penanganan pengungsi tuntas tahun ini, Presiden RI Joko Widodo  dapat hadir merayakan Natal di Siosar pada 25 Desember 2016 mendatang. Untuk itu dihimbau semua unsur Pemkab Karo segera  mempecepat menangani relokasi warga erupsi Gunung Sinabung.

Kepala BNPB, Willem Rampangilei mengatakan, pihaknya turun ke lapangan untuk mengecek langsung pelaksanaan relokasi mandiri dan huntara. “Untuk masalah  relokasi mandiri clearkan dulu masalah soal lahan, sehingga tidak menimbulkan masalah agar terlaksana pelaksanaan relokasi mandiri,” ungkapnya

Karena itu, ia memerintahkan kepada  pejabat Pemkab Karo terkait segera menyampaikan persoalan yang ada tentang relokasi mandiri, yang diwacanakan di Desa Lingga  tetapi ditolak masyarakat  setempat.

“Kalau bisa paling  lama, Jumat (22/7/2016) mendatang telah sampai laporan itu kepada saya atas  persoalan relokasi mandiri yang ditolak warga. Hingga saat ini belum dapat dipastikan di lokasi mandiri yang ditetapkan di daerah ini.  Pemkab Karo masih merancang relokasi tahap  kedua bersama pihak terkait lain, termasuk masyarakat. Berarti masih terhambat ketersediaan lahan. Hal ini akan dilaporkan ke Presiden RI,”katanya.

Soal huntara pihaknya  telah mengalokasikan anggaran Rp1.870.575.500 guna  biaya sewa lahan selama lima tahun, dan dirancangan bangunan untuk lima tahun. Mudah-mudahan relokasi mandiri dan huntara selesai pada Nopember 2016.

Penerimaan bantuan relokasi mandiri sebelumnya hanya mencapai 1.682 KK yang berasal dari pengungsi Desa Berastepu, Gamber Kec. Simpang Empat, Guru Kinayan (Gurki) Kec. Payung dan Kuta Tonggal Kec. Naman Teran yang masuk dalam radius 7 km dari bukaan kawah Gunung Api Sinabung meenjadi 1.903 KK.

Untuk rencana relokasi huntara ada di Desa Sukatepu (13.000 m²), Desa Sukatendel (25.000 m²), Desa Ndokum Siroga (28.000 m²), Desa Beganding (20.000 m²), Desa Nang Belawan (13.000 m²) dan Desa Susuk (13.000 m²). Anggaran yang dibutuhkan untuk sewa lahan untuk jangka waktu 5 tahun sebesar Rp1.870.575.500.[Bay/Don]