BNPT Ingatkan Indonesia Hadapi Teroris Gelombang Dua

TRANSINDONESIA.CO – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Lpmjen Pol Tito Karnavian mengatakan saat ini Indonesia sedang menghadapi ancaman terorisme baru pascamelemahnya jaringan dari Al-Qaeda atau yang kini disebut sebagai “Gelombang Kedua”.

“Ancaman terorisme dan radikalisme di Indonesia belum selesai, kini muncul lagi ancaman dari ISIS yang merupakan jaringan internasional lebih besar,” kata Tito di Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Dia menjelaskan, ancaman gelombang pertama pertama kali muncul pada tahun 1999 dan mereda pada tahun 2009 saat Densus 88 berhasil menyergap Dr Azhari di Batu, Jawa Timur.

Kondisi keamanan Indonesia setelah peristiwa penyergapan tersebut kemudian membaik, terbukti dari tahun 2009 hingga 2013 tidak ada pergerakan atau aktifitas terorisme yang merebak, ujarnya.

Akan tetapi, karena adanya deklarasi Negara Islam Irak-Suriah atau ISIS di kawasan Timur Tengah memunculkan gelombang baru yang justru lebih besar karena melibatkan banyak warga negara asing yang turut bergabung dengan kelompok tersebut.

“Contohnya peristiwa bom Sarinah (bulan) Januari kemarin, itu didanai langsung dari ISIS. Bahkan ada peneliti asing yang menyebut Indonesia sebagai ‘2nd Front’ peperangan melawan terorisme setelah Afghanistan,” imbuhnya.

Sehubungan dengan upaya mencegah radikalisme dan terorisme di Indonesia, BNPT turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam langkah positif tersebut.

Salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan bertema “Pelatihan Duta Damai Dunia Maya” yang dihadiri 117 penggiat dunia maya dan blogger dari regional Jakarta dan sekitarnya pada tanggal 14-16 Juni 2016.

Tito menjelaskan, kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya penanggulangan terorisme melalui media dunia maya dengan mengajak kaum muda untuk berperan langsung dalam menangkal radikalisme.

“Penggunaan internet oleh jaringan terorisme cukup intens penyebarannya, ini agak sulit untuk dideteksi. Maka caranya adalah dengan melawan melalui kemampuan adik-adik yang ‘melek’ teknologi ini sebagai penangkalnya,” tutur Tito.

Dia menilai, dengan keterbatasan pemerintah tersebut maka perlu dilakukan kerja sama dengan semua pemangku kepentingan atau “stakeholder”.

“BNPT bisa jadi pemimpinnya dalam upaya besar ini, dan kita akan usaha bersama agar terorisme bisa ditekan,” katanya.[Ant/Dod]