Penggiat Korupsi Usut Dana Piala Bhayangkara

TRANSINDONESIA.CO – Jika Polri tetap nekat menggulirkan Piala Bhayangkara, berbagai komponen masyarakat anti korupsi dan KPK diharapkan melakukan pemantauan, untuk mengusut dari mana asal usul dana penyelenggaraan turnamen sepakbola itu.

“Sebab selama ini Polri selalu mengeluh kekurangan dana tapi kenapa bisa menyelenggarakan Piala Bhayangkara yang menghabiskan dana antara Rp25 miliar hingga Rp30 miliar itu,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, di Jakarta, Rabu (10/2/2016).

IPW kata Neta, mengecam keras rencana Polri yang ikut-ikutan dan “cawe cawe” dalam dunia sepakbola Indonesia yang saat ini curat marut dengan aksi mafia pengatur skore.

“Seharusnya Polri membongkar aksi mafia sepakbola, terutama mafia pengatur skor dan mafia judi bola, dan bukannya malah ikut ikutan membuat turnamen yang tidak jelas manfaatnya bagi Polri,” katanya.

Apalagi Piala Bhayangkara yang justru diprakarsai oleh oknum-oknum di organisasi sepakbola yang berseberangan dengan pemerintahan Presiden Jokowi, yang seharusnya disapu bersih oleh revolusi mental sepakbola nasional.

Ilustrasi
Ilustrasi

Artinya, tanpa disadari elit-elitnya, Polri telah dimanfaatkan oknum-oknum tersebut dan bukan mustahil pada akhirnya Polri akan dibenturkan dengan Presiden Jokowi yang sudah membekukan organsasi sepakbola tersebut.

Melihat latar belakang ini, Piala Bhayangkara bukan lagi sekadar even olahraga tapi sudah sarat dengan nuansa kepentingan politik dan Polri ditarik-tarik ke wilayah politik dengan bungkus turnamen sepakbola PIala Bhayangkara oleh pihak tertentu.

Secara jangka panjang Piala Bhayangkara tentu akan merugikan Polri. Secara jangka pendek    akan memang menguntungkan pihak tertentu. Selain itu publik akan terus menggugat asal usul biaya penyelenggaraan turnamen ini. Jika ada asal usul dana yang mencurigakan dipastikan Polri akan menjadi bulan-bulanan opini publik.

Mengingat turnamen sepakbola Piala Bhayangkara lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya buat Polri, IPW mengimbau elit-elit Polri sebaiknya membatalkannya. Dan Polri fokus menangani tugas tugas profesionalnya,” kata Neta.[Lin]

Share
Leave a comment