IPW Desak Polda Banten Hentikan “Kriminalisasi” Ulama Pandeglang, Hamas Usut Group Mayora

TRANSINDONESIA.CO – Ketua Indonesia Police Wacth (IPW) Neta S Pane mendesak Polda Banten menghentikan pemanggilan terhadap 8 ulama Pandeglang yang protes terhadap anak perusahaan Grup Mayora, yakni PT. Tirta Fresindo Jaya (TFJ) yang menguasai dan menutup akses masyarakat terhadap sumber mata air sawah dan air minum.

Polda Banten harus menghentikan pemanggilan terhadap para ulama Pandeglang, karena yang dirugikan dalam hal ini bukan PT TFJ melainkan petani Pandeglang.

“Sebanyak 110 hektar sawah petani kering di dua lokasi yakni di Kampung Kramat Mushola, Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, dan Kampung Cipancur, Desa Suka Indah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang.

Bukan hanya air sawah, akibat pengurukan dan pengeboran yang dilakukan PT TFJ, air minum sehari-hari rakyat juga berkurang drastis. Mereka sekarang harus beli air,” kata Neta S Pane saat tampil sebagai pembicara dalam Semina Nasional  di Universitas Tirtayasa, Serang, Banten, Kamis (11/2/2016).

Selain Neta, tampil sejumlah tokoh nasional sebagai pembicara meliputi  Sekjen DPN Peradi Sugeng Teguh Santoso, pendiri Humanika Bursah Zarnubi, Deni M Lawe (LBH KN), mantan aktivis Malari dr Gurmilang Kartasasmita, Wakil Dekan FH Untirta Feri Faturochman. Dari kalangan ulama tampil sebagai berbicara ulama sepuh KH Muhtadi dan KH Matin Syarkowi.

Ruang seminar di Aula FH Untirta dipenuhi santri dan mahasiswa. Tampak juga Dandim, Danrem dan Kapolres Pandeglang.

Neta menegaskan, pihaknya akan menyampaikan persoalan yang dihadapi petani kepada Kapolri Badrodin haiti agar segera memerintahkan Kapolda Banten menghentikan pemanggilan terhadap para ulama. “Kalau diteruskan, akibatnya bisa fatal,” kata Neta.

Sugeng Teguh Santoso yang diminta LBH KN sebagai ketua tim hukum untuk mendampingi petani menghadapi PT TFJ, dalam kesempatan itu dengan tegas mengatakan, sangat terasa sikap Polda Banten yang tidak independen dalam menangani sengketa antara petani dengan PT TFJ.

Buktinya, pengaduan rakyat yang sudah dilakukan 2014 sampai saat ini tidak pernah ditindaklanjuti. Sementara laporan PT TFJ yang baru masuk Januari 2016 dengan cepat direspon dengan memanggil para ulama. “Polda Banten bahkan sudah melayangkan surat panggilan yang kedua kali. Jadi cepat sekali responnya kalau hal itu atas permintaan pengusaha,” kata Sugeng.

Bursah Zarnubi mengimbau santri dan ulama bersatu melindungi petani pandeglang KH Matin yang juga Ketua Majelis Pesantren Salafi, KH Matin Syarkowi menegaskan, santri dan kiai tidak anti investasi. “Buktinya, kami tidak pernah melarang pendirian sejumlah hotel di Pandeglang. Yang kami protes adalah investasi yang merugikan,” kata KH Matin.

Sementara KH Muhtadi yang mendapat perhatian dalam seminar, mengatakan menolak kehadiran PT TFJ di Cadasari, Pandeglang. “Itu harga mati,” kata kiai kharismatik itu.

Dalam ksempatan itu, mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas) membacakan petisi menolak PT TFJ di Cadasari, Pandeglang. Mereka juga mendesak Polda Banten mengusut tindak pidana yang dilakukan PT TFJ yang merusak sumber mata air, dan memutus akses masyarakat terhadap sumber air.[Lsw/Pro]