Marzuki Alie Minta BPK Audit Aggaran Kereta Cepat

TRANSINDONESIA.CO – Mantan Ketua DPR, Marzuki Alie mengingatkan Komisi VI DPR RI untuk segera meminta BPK melakukan audit terhadap rencana pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung dari Cina. Hal ini perlu dilakukan agar investasi yang dilakukan antara BUMN dengan pemerintah Cina itu benar-benar bisa membawa keuntungan dan bukan malah menimbulkan kerugian di kemudian hari.

“Saya tidak mendalami betul masalah ini, tapi ini menjadi tugas BPK untuk mendalami dan mengaudit rencana pembangunan ini sebelum terlanjur. Komisi VI bisa meminta BPK melakukan audit apakah investasi yang dilakukan oleh BUMN dan Cina ini menguntungkan atau tidak.Kalau dari hasil audit hal itu tidak mungkin  memberikan keuntungan, maka sebelum terlanjur merugikan keuangan negara, hal itu bisa distop,” ujar Marzuki di Jakarta, Sabtu (23/1/2016).

Sebagai bagian dari keuangan negara, BPK menurutnya berhak melakukan audit karena bagaimanapun investasi yang akan ditanamkan dalam proyek ini besar. Kalau BUMN  investasi maka hal itu harus untung. Masalahnya sekarang ada nggak visibility study nya? Investasi yang demikian besar harus dihitung benar, tidak bisa asal sembarangan berinvestasi,” tegasnya.

Marzuki menilai investasi jalur kereta api cepat baru akan menguntungkan jika okupansi penggunaan kereta itu nantinya akan penuh.Investasi itu menurutnya juga harus menghitung moda transporatasi lainnya karena bagaimanapun ada banyak moda transporatsi yang menghubungkan Jakarta dan Bandung.

“Saat ini kan sudah ada kereta biasa, ada jalur kendaraan bermotor melalui puncak ada jalur tol dan ada juga pesawat. Apakah dengan menambah kereta cepat, okupansi penumpangnya nanti bisa memenuhi target? Kalau masyarakat enggan beralih karena masih ada pilihan  moda transporatasi lain yang mungkin lebih murah dan lebh segalanya, maka kereta cepat  yang dibangun mahal-mahal itu akan kosong. Kalau kosong bagaimana mengembalikan uangnya?” sarannya.

Marzuki sendiri menilai saat ini pembangunan kereta api cepat itu belum diperlukan karena masih banyak daerah di Indonesia yang memerlukan pembangunan infrastruktur. Seharusnya kalau memang anggaran infrastruktur kita dari APBN tidak mencukupi, BUMN yang ada didorong untuk mengembangkan infrastruktur itu.

“Kalo saya lihat, banyak daerah yang sebetulnya membutuhkan pembangunan infrastruktur. Kita ini dana infrastruktur kurang,karena APBN desifisit. Disini BUMN sebenarnya bisa digunakan untuk bangun infrastruktur yang lain yang lebih visible dan bermanfaat untuk menggerakkan ekonomi kita,” jelasnya.

Indonesia dengan negara status negara kepuluaannya dan sebagai negara maritim membutuhkan pengembangan moda transporatasi laut.

“Kita membutuhkan infrastruktur yang bisa menggerakan perekonomian antar pulau dengan moda transportasi antar pulau. Ini juga harus dihitung benar, jangan sampai misalnya kapal yang seharusnya digunakan untuk mengangkut sapi dari NTT ke Jakarta, kosong karena di NTT tidak ada sapinya. Ini juga sejalan dengan istilah tol laut yang diwacanakan Jokowi,” tandasnya.

Dalam kaitan ini, Marzuki juga prihatin karena saat ini DPR seperti dianggap tidak ada oleh pemerintah. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, sama sekali tidak diminta pendapatnya terkait pembangunan ini.

“Saya sayangkan kondisi DPR saat ini, tapi saya memaklumi juga, karena bagaimana DPR mau bersuara dan melakukan tugas pengawasannya, kalau DPR dan partai politik diobok-obok oleh pemerintah terus.Partai  dan DPR dibuat amburadul, hukum pun dibuat main-main dan demokrasi jauh mundur,” pungkasnya.(Bb/Den)