Pengusaha Laporkan Bima Arya ke Bareskrim

TRANSINDOENSIA.CO – Wali Kota Bogor, Jawa Barat,  Bima Arya Sugiarto, dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh seorang pengusaha bernama Gunawan Hasan atas tuduhan pengrusakan barang pribadi dan kejahatan jabatan.

Dalam surat tanda bukti lapor bernomor TBL/21/1/2016/Bareskrim tertulis, GUnawan melaporkan Bima Arya pada Senin (11/1/2016).

Isi dalam surat tersebut menyebutkan, perkara yang dimaksud adalah dugaan tindak pidana pengrusakan dan atau kejahatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 410 dan atau 429 KUHPidana.

Gunawan menjelaskan, kronologi kejadian bermula pada tanggal 23 Desember 2015, Bima Arya bersama anggota Satpol PP datang ke tempat karaoke miliknya. Saat itu, kata Gunawan, Bima melakukan sidak tempat usaha karaoke yang diduga menjual minuman bir dan menyediakan perempuan pemandu lagu (PL).

“Yang fatal, ruangan pribadi saya di lantai 3 dirusak, diobrak-abrik kamar saya. Pintu ruangan saya rusak dan engselnya terlepas dan tidak bisa dipergunakan lagi,” ucap Gunawan, saat ditemui, Kamis (14/1/2016).

Dirinya menambahkan, saat kejadian tersebut, dirinya sedang tidak berada di tempat. Namun, hanya ada beberapa orang karyawan yang sedang bertugas. Dalam sidak itu, Bima bersama rombongan menemukan salah satu ruangan di lantai 3 yang terkunci. Atas dasar perintah Bima Arya, kemudian petugas mendobrak pintu tersebut.

“Salah satu karyawan saya mencoba memberitahu bahwa jangan didobrak, pemiliknya sedang menuju ke sini,” katanya.

“Tapi nggak digubris, malah pintu ruangan pribadi saya didobrak sampai rusak. Kamar saya juga diacak-acak,” tambahnya.

Dia juga mempertanyakan sikap politisi PAN tersebut melakukan sidak. Padahal, lanjut Gunawan, proses perizinan tempat usahanya sudah dilakukan sesuai mekanisme. Gunawan mengklaim, bahwa izin usahanya sudah lengkap mulai dari izin RT, RW, kecamatan, masyarakat, dan lingkungan hidup sudah lengkap.

“Kalau dibilang usaha saya menjual miras atau pun menyediakan pemandu lagu, mana buktinya. Saat sidak tidak ditemukan kan,” jelasnya.

“Beliau sudah melampui wewenangnya atau telah melakukan kejahatan jabatan. Tanpa prosedur, tanpa surat pemberitahuan, tanpa surat penggeledahan, main dobrak-dobrak saja,” pungkas Gunawan.(Kps/Dod)