Presiden Tunjuk Pangdam Bukit Barisan Koordinator Relokasi Sinabung
TRANSINDONESIA.CO – Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas (Satgas) percepatan relokasi korban terdampak bencana erupsi Gunung Sinabung. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, melalui Keppres itu, Presiden menunjuk Pangdam Bukit Barisan sebagai koordinator lapangan dalam menjalankan relokasi tersebut.
Dalam konferensi pers usai rapat terbatas, Pangdam I Bukit Barisan L Pusung menjelaskan, relokasi pengungsi Sinabung tahap pertama yang terdiri dari 370 KK telah selesai. Presiden Jokowi, menurut dia, memerintahkan agar relokasi tahap kedua dan ketiga dilanjutkan.
“Kami akan melanjutkan relokasi tahap dua bersama dengan Pemda Sumatra Utara dan Pemkab Karo,” katanya, Senin (21/9/2015).
Kepala BNPB Willem Rampangilei menjelaskan, meski 370 hunian tetap bagi pengungsi Sinabung telah selesai, namun baru 125 rumah yang sudah dilengkapi dengan listrik dan air. Adapun sisanya, Willem menargetkan akan diselesaikan sebelum 15 Desember 2015.
Selain itu, pemerintah juga masih harus membangun infrastruktur pendukung lain berupa jalan untuk menuju pemukiman yang akan menjadi hunian tetap bagi pengungsi itu. Sebuah jalan sirtu ditargetkan sudah dapat difungsikan sebelum 15 Desember.
“Kualitas jalannya memang baru sirtu. Kapan diaspal? Menunggu dana rehab di tahun 2016,” ungkap Willem.
Selain itu, Willem mengaku institusinya juga telah menyiapkan dua bus untuk melayani mobilitas pengungsi dari lokasi hunian mereka ke jalan utama yang jaraknya sembilan kilometer.
Dalam kesempatan yang sama, Plt Gubernur Sumatra Utara Erry Nuradi menjelaskan masih ada dua tahap relokasi lagi yang harus diselesaikan. Relokasi tahap dua akan terdiri dari pembangunan rumah untuk 1.683 KK yang berasal dari empat desa. Adapun tahap ketiga ada 783 rumah untuk pengungsi yang berasal dari tiga desa.
“Presiden tadi menanyakan kesiapan tanah. Karena tanah yang akan diberikan bukan hanya bangunan, tapi juga untuk lahan pertanian. Masing-masing KK akan mendapat setengah hektar lahan pertanian,” ucap Erry.(Rol/Bes)