Kebakaran Hutan Sumatera dan Kalimantan, Demokrat Salahkan Pemerintah

TRANSINDONESIA.CO – Ketua DPP Demokrat Umar Arsal sebut Pemerintahan Presiden Joko Widodo, dianggap tidak bisa mengantisipasi kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan.

Menurut Umar Arsal, sebenarnya persitiwa ini sudah terjadi sejak pemerintahan SBY tapi pemerintah sekarang tidak antisipasi.

“Dari 156 titik api, sudah termonitor dari tahun-tahun lalu. Kami melihat ini kurang diantisipasi karena sudah ada sejak tahun lalu. Kami melihat terlambat (penanganan pemerintah),” kata Umar, dalam keterangan pers bersama, di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Minggu (6/9/2015).

Menurut Umar, titik-titik api yang dulu sudah ditangani, bisa dicegah. Tapi sayang, dia menilai langkah pemerintah terlambat dan kini asap sudah menutupi banyak wilayah, terutama di Riau yang kondisinya sangat parah.

“Dan berdampak di enam provinsi. Yang terparah Riau. Nyaris seluruh Riau masuk kategori tidak sehat,” ujarnya.

Umar meminta, pemerintah segera berperan aktif dan berkerja menangani kebakaran hutan yang menyebabkan gumpalan asep di mana-mana.

“Jangan sampai banyak korban akibat asap, seperti penyakit asma, jantung dan sebagainya. Begitu menganggu aktivitas seperti penerbangan dan perjalanan transportasi akibat jarang pandang yang berbahaya,” tutur politisi asal Kendari ini.

Untuk membantu masyarakat terkena dampak asap ini, Umar mengatakan Demokrat akan menerjunkan dokter dan bantuan-bantuan.

“Kita siapkan relawan dokter yang sudah terlatih untuk menangani akibat asep. Dan juga memberikan masker kepada warga,” kata pria yang juga anggota Komisi V DPR ini.

Umar mengklaim Demokrat juga mendirikan posko di beberapa titik yang sudah berdampak langsung. Seperti menempatkan tim dokter dan relawan.

“Termasuk bantuan masker 50.000. Untuk tahap pertama distribusi kan di daerah terpencil di Riau, Sumsel dan Jambi,” ujar Umar.(Vvn/Lin)