
TRANSINDONESIA.CO – Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso selalu menjaga komitmen untuk memberantas kejahatan terutama tindak pidana korupsi yang merusak sendi-sendi bangsa.
Dikatakan Waseso, korupsi merupakan tindakan tidak legal pejabat publik, dengan menyalahgunakan wewenang mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.
“Kita berkomitmen memberantas korupsi dan akan melakukan sinergi dengan pihak-pihak lain dalam mempercepat pemberantasan korupsi tersebut,” kata Waseso ketika menerima kunjungan Tim Indonesia Crisis Center (ICC), lembaga independen yang didirikan oleh Tokoh Angkatan 45 DK Jakarta dan bergerak dalam penegakan hukum, beberapa waktu lalu.
“Saya sangat mengapresiasi bila ada lembaga lain yang memberikan informasi,” kata Waseso.
Ketua Umum ICC Djoko Sudibyo didampingi pembina Irjen Pol (Pur) Djalma Sutrisna beserta divisi hukum ICC menyatakan, sepakat dengan pendapat Waseso dan tindak pidana korupsi dapat menghambat pembangunan, karena itu semua pihak harus membantu Polri mempercepat proses pemberantasan korupsi.
Saat itu, ICC menyampaikan sejumlah data korupsi, terutama menyangkut perbuatan melawan hukum dari [pihak tertentu di Surabaya yang menyulap pupuk subsidi menjadi non subsidi.
Komitmen Waseso tetap terjaga. Beberapa kejahatan korupsi diungkap. Satu di antaranya adalah penggeledahan Kantor Direktur Utama PT Pelindo II R.J. Lino, Jumat, 28 Agustus 2015.
Sebelumnya, 25 Agustus 2015, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menuding PT Pelindo II diuntungkan dengan menumpuknya kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ia menduga penumpukan tersebut menjadi salah satu penyebab masa bongkar-muat (dwelling time) menjadi lama.
Menurut Rizal, Pelindo II mendapat keuntungan hingga triliunan rupiah dari penumpukan kontainer. Biaya sewa gudang di pelabuhan yang terbilang murah dinilai turut menyumbang lamanya dwelling time. “Pelindo dapat Rp1 triliun itu kalau lama.”
Untuk membenahi lamanya proses dwelling time, Rizal berencana menaikkan harga sewa gudang di pelabuhan. Harga sewa gudang di pelabuhan sendiri lebih murah ketimbang sewa gudang swasta lainnya.kantor Pelindo II.
Tapi, di sela penggeledahan tersebut Komjen Buwas menjelaskan bahwa penggeledahan ini dilakukan untuk mencari barang bukti.
Menurutnya, ternyata mekanisme tidak dilakukan dengan baik sehingga terjadi keterlambatan.
“Kita juga mendapatkan data di sini terjadi pengadaan mobil crane yang tidak benar. Ini yang sedang kita dalami sekarang, dengan dilakukan penggeledahan sesuai alat bukti yang kita cari,” jelas Komjen Buwas di kantor pusat Pelindo II di Jalan Pasoso 1, Tanjung Priok.
Bareskrim sudah mendalami kasus ini sejak lama. Bareskrim juga sudah memiliki bukti awal untuk melakukan penggeledahan tersebut. Jadi, apakah ini yang disebut terburu-buru?(Amn/Yan)