Pimpinan KPK Telepon Kapolri, Abraham pun Batal Ditahan
TRANSINDONESIA.CO – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berkomunikasi dengan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti terkait penangguhan penahanan Abraham Samad oleh penyidik Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulserbar).
“Pimpinan KPK sudah berkomunikasi dengan Kapolri agar dapat memfasilitasi Kapolda Sulselbar, sekiranya tidak dilakukan penahanan terhadap Pak AS (Abraham Samad) dengan mempertimbangkan beberapa hal,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji melalui pesan singkat, Rabu (29/4/2015).
Penyidik Polda Sulselbar pada Selasa 28 April 2015 mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Abraham Samad setelah sekitar tujuh jam menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan Feriyani Lim pada tahun 2007.
Penahanan itu, menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulselbar Kombes Pol Joko Hartanto, dilakukan berdasarkan pertimbangan subjektif dan objektif.
Pertimbangan subjektifnya, Abraham dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi kembali tindak pidananya dan merusak barang bukti. Sedangkan pertimbangan objektifnya adalah ancaman pidana penjara terhadap Abraham di atas lima tahun.
Namun Abraham dan tim pengacaranya menolak menandatangani berita acara penahanan tersebut. Pengacara Abraham, Kadir Wakonubun mengatakan penahanan kliennya tidak bisa dilakukan begitu saja mengingat ada prosedur hukum yang berlaku padahal sebelumnya pihak kepolisian berjanji tidak akan melakukan penahanan.
Sedangkan menurut Indriyanto, Abraham tidak jadi ditahan demi membangun komunikasi Polri dan KPK.
“Pertimbangannya antara lain untuk membangun komunikasi kelembagaan aparat penegak hukum antara KPK dengan Polri. Perkembangan akhir, Pak AS tidak dilakukan penahanan,” ungkap Indriyanto.
Sementera itu, Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi mengatakan bahwa Abraham Samad bersikap kooperatif sehingga tidak perlu ditahan.
“Kami memahami bahwa penyidik punya kewenangan melakukan penahanan terhadap seorang tersangka, namun sampai saat ini yang bersangkutan kooperatif dalam menjalani proses hukum. Kami akan mengirimkan surat permintaan penangguhan penahanan dengan jaminan lima Pimpinan KPK,” kata Johan.
Polda Sulselbar pada 9 Februari 2015 menetapkan Abraham Samad sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana Pemalsuan Surat atau tindak pidana Administrasi Kependudukan.
Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan Feriyani Lim, warga Pontianak, Kalimantan Barat, yang juga menjadi tersangka pemalsuan dokumen paspor.
Saat mengajukan permohonan pembuatan paspor pada 2007, Feriyani Lim memalsukan dokumen dan masuk dalam kartu keluarga Abraham Samad yang beralamat di Boulevar, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Makassar.(okz/jei)