IPW Pertanyakan Pelepasan Briptu AK oleh KPK

TRANSINDONESIA.CO – Dilepaskannya Briptu Agung Krisdianto oleh KPK menunjukkan, dalam melakukan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi lembaga rasuha itu telah melakukan tebang pilih. Padahal peran Briptu Agung sangat strategis dan tanpa perannya tidak akan pernah terjadi perkara suap antara pengusaha dengan anggota DPR.

Indonesia Police Watch (IPW) menyayangkan sikap KPK yang membebaskan Briptu Agung dan mendesak agar KPK segera menahan anggota Polri tsb. Sebab Briptu Agung Krisdianto adalah kurir pengantar uang suap dari pengusaha Andrew Hidayat kepada anggota DPR Adriansyah.

“Anehnya Briptu Agung dilepaskan KPK dengan alasan tak ada bukti kuat. Padahal peran Briptu Agung yang membuat KPK bisa melakukan tangkap tangan terhadap Adriansyah, anggota DPR dari Fraksi PDIP itu,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (13/4/2015)..

Dalam kasus ini kata Neta, Briptu Agung bisa terkena turut serta Pasal 55, 56 dan 57 KUHP, yakni “membantu melakukan” sebuah tindak pidana. Dalam kasus Briptu Agung ini tindak pidana penyertaan (deelneming) masuk katagori yang turut melakukan atau yang membantu melakukan, sehingga setidak-tidaknya Briptu Agung seharusnya terkena Pasal 55 KUHP dan bukan dibebaskan KPK.

Sikap KPK yang membebaskan Briptu Agung ini sangat aneh karena dalam banyak kasus, pihak yang turut serta membantu terjadinya tindak pidana (kejahatan) selalu diproses dan dikenakan hukuman yang berat. Kombes Wiliardi Wizard misalnya, perannya hanya memperkenalkan pihak-pihak yang kemudian menjadi eksekutor Nazaruddin. Faktanya, Wiliardi divonis 10 tahun penjara bersama mantan Ketua KPK Antasri Azhari.

Begitu juga dalam kasus narkoba, banyak sekali kurir yang sesungguhnya tidak tahu apa-apa dan diperdaya para bandar, tetap diproses dan divonis pengadilan. Salah satu di antaranya Rani Andriani alias Mellisa Aprillia, perempuan asal Cianjur, Jawa Barat yang 18 Januari 2015 dieksekusi mati.

“Apakah ada perbedaan hukum dalam kasus korupsi, sehingga Briptu Agung Krisdianto, kurir pengantar uang suap dari pengusaha Andrew Hidayat kepada anggota DPR Adriansyah dilepaskan KPK? Apakah peran kurir yang strategis, yang “membuat” hingga terjadinya tindak pidana suap, bisa dikatakan KPK sebagai “tidak ada bukti kuat” dan kemudian membebaskan Briptu Agung. Sikap KPK dalam kasus Briptu Agung sangat aneh dan akan membuat banyak polisi leluasa menjadi kurir uang suap,” kata Neta.(dod)