DPR Dorong Pemerintah Selesaikan Proyek Pipanisasi Cirebon – Cilacap

TRANSINDONESIA.CO – Komisi VII DPR RI dorong program penyelesaian pipanisasi yang diperintahkan Presiden Joko Widodo kepada Pertamina untuk segera menuntaskan program pipanisasi gas Cirebon-Cilacap.

Dengan pipanisasi, proses distribusi gas yang telah diproduksi akan jauh lebih mudah dan lancar secara langsung serta mendorong kebijakan ekonomi pemerintahan revolusi mental yang dipimpin Jokowi.

“Pipanisasi gas itu kan tujuan nasional agar distribusi gas dari daerah penghasil ke pengguna menjadi semakin mudah, efisien, murah dan lancar,” kata Anggota DPR RI daerah pemilihan Cirebon-Indramayu, E Herman Khaeron saat dihubungi akhir pekan lalu.

Menurut Herman, berbagai jenis kebutuhan terhadap gas di dalam negeri akan semakin mudah terpenuhi.

Dikatakannya, hingga saat ini masih ada industri-industri di dalam negeri yang harus mengimpor gas. Hal tersebut terjadi salah satunya lantaran proses pasokan yang kurang mudah. “Yang penting pipanisasi gas itu adalah prioritas untuk mensuply kebutuhan dalam negeri,” kata anggota Komisi VII DPR itu.

Dengan tegas Herman mengatakan, Jokowi harus terus melanjutkan pipanisasi yang memiliki banyak aspek ekonomi di dalam negeri akan merasakan manfaatnya.

“Program ini harus dipertahankan karena mendorong perekonomian rakyat,” kata Herman.

Dikatakan Herman, selama ini gas kita ekspor, justeru kebutuhan dalam negeri kita impor. Ada sebagian kebutuhan pabrik pupuk juga gas-nya impor.

Herman tidak menampik kemungkinan adanya persekongkolan oknum tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok jika gas produk dalam negeri tidak terdistribusikan dengan baik ke berbagai penjuru daerah.

Untuk itu Herman mengaku, bahwa pihaknya tetap mendesak agar pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sesegera mungkin menyelesaikan program pipanisasi gas itu sendiri. “Kemungkianan celah bagi oknum untuk bermain ada saja. Tapi kita dorong supaya ini cepat terealisasi, dengan pipanisasi akan mempermudah untuk dikoneksasi pada kebutuhan lainnya,” ujar Herman

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya W Yudha usai dialog pada sebuah stasiun radio swasta di Cikini, Jakarta akhir pekan lalu menyatakan, pemerintah harus segera merealisasikan pipanisasi gas.

“Ini harus mendapat dorongan yang lebih besar lagi agar segera diselesaikan, parlemen terus mendorong pemerintah,” kata Satya W Yudha.

Dikatakan Satya, program city gas bagi masyarakat akan pula semakin cepat direalisasikan. Sebab, program city gas jauh lebih menguntungkan bagi masyarakat sebagai pengguna dibanding produk sejenis lainnya.

“Gas-nya itu lebih bagus dan efisien bagi masyarat, untuk program city gas. Bahkan lebih murah dibanding gas 3 kg,” lanjut Satya. Apalagi, sambung Satya, dalam kandungan gas ukuran 3 kg masih ada komponen yang harus diimpor oleh negara. Akibat dari impor tersebut, tentunya devisa negara akan tetap mengalami pengurangan. “Komponen pada gas 3 kiloan itu kan masih ada yang harus diimpor,” ujar Satya.

Satya sendiri tidak menampik jika dikatakan bahwa pipanisasi gas merupakan cara yang jauh efektif untuk memperlancar proses distribusi produk energi tersebut.

Sebab, dengan pipanisasi akan mengabaikan banyak faktor jika gas didistribusikan menggunakan moda angkutan darat maupun laut.

“Pipanisasi itu kan untuk mendekatkan lokasi produksi dengan konsumsi,” tegas Satya.(dod)