Ahok Sebut Ada Siluman Rp8,8 T, DPRD Sebut Ahok “Sogok” Rp12 T

TRANSINDONESIA.CO – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak ambil pusing soal draft APBD DKI Jakarta 2015 sebesar Rp73,08 triliun yang dikembalikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Meski begitu, mantan Bupati Belitung Timur itu menegaskan pihaknya tetap akan mengajukan dokumen APBD yang sudah disahkan di paripurna beberapa waktu lalu.

“Ini persoalan oknum DPRD ngomong atau kirim surat ke Kemandagri bahwa yang dikirim dari kita (Pemprov DKI) enggak sah, tapi harus dari mereka (DPRD). Kita mau enggak versinya mereka lagi ditukar-tukar? Enggak fair kan. Makanya saya harap Mendagri ikutin yang kita kirim, bukan dari DPRD,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, kemaren,

Oknum DPRD itu, kata Ahok, berusaha mengganti sejumlah anggaran sebesar Rp8,8 triliun. Namun, Ahok tak menjelaskan bidang atau program apa saja yang mengalami perubahan tersebut.

“Saya enggak mau ngasih. Dia (DPRD) enggak mau ngaku. Ini saya ada saksi semuanya ini, panggil saja polisi kalau nekat. Semua staf DPRD kerja siang malam ngapain? Itu mereka ganti-ganti dana semua. Dana dicopot-copotin diganti. Rp8,8 triliun nilainya!” kata Ahok.

Menanggapi hal itu, anggota Badan Anggaran DPRD DKI Bestari Barus mengatakan, APBD yang diajukan mitra kerjanya itu tak sesuai dengan pembahasan dan pengesahan yang telah dilakukan kedua belah pihak.

“Isi APBD bukan hasil dari pembahasan dan pengesahan di dewan. Bagaimana mengetahui itu, ada tembusan dari BPKD dan ada tanda terima dari depdagri bahwa isinya bukan dari yang dibahas,” kata Bestari di Gedung DPRD DKI.

Politisi Partai NasDem itu menegaskan, bahwa apa yang dilakukan eksekutif bisa berdampak hukum. Karenanya, pada tanggal 5 Februari 2015, pihaknya mengirimkan surat pada Kementerian Dalam Negeri agar tidak langsung mengesahkan APBD DKI itu.

“Kami menyatakan bahwa APBD yang dikirim eksekutif adalah ilegal. Hak budget itu adanya di dewan. Jadi kita tidak ingin bertanggungjawab atas itu,” terangnya.

Bahkan, sambungnya, hal lain yang sangat luar biasa muncul ketika ada sebuah berkas semacam “sogokan” yang diajukan eksekutif pada jajarannya saat rapat pembahasan RAPBD.

“Ada berkas di kita, ada semacam ‘sogokan’, tadi saya BBM ke gubernur, kenapa ada tawaran Rp12 triliun agar dewan tidak utak utik APBD, ini siapa yang siluman sebenarnya?” tandasnya.

“Itu dari Sekda. Tapi percayalah tidak ada satu pejabat daerah satu pun di zaman sekarang ini yang berani menawarkan apapun tanpa izin atau desakan pimpinan,” sambungnya.

Anggota Banggar lainnya, Fahmi Zulfikar Hasibuan mengatakan anggaran sebesar Rp12 triliun itu sifatnya gelondongan untuk beberapa proyek yang sudah memiliki nomenkelatur.

“Uang Rp12 triliun sifatnya gelondongan. Untuk jadi main-mainan dewan. Diantaranya itu pembebasan tanah dan pembelian eskafator. Memangnya rakyat Jakarta itu cuma butuh alat berat apa?” kata Fahmi.

Sebelumnya, pada tanggal 20 Januari 2015, Ahok pernah menegaskan permasalah dana siluman sebesar Rp8,8 triliun yang sempat membuatnya naik pitam sudah selesai.

Saat itu, dirinya menjelaskan, kemunculan anggaran fantastis itu setelah RAPBD DKI 2015 selesai dibahas. Karenanya, tidak ada alasan bagi Ahok dan mitra kerjanya di DPRD DKI untuk meloloskan anggaran tersebut. Dengan sistem e-badgeting yang disusunnya di jajaran Pemprov DKI, Ahok memastikan tidak ada lagi oknum dari kalangan manapun bisa bermain anggaran.

Meskipun ada pertentangan, suami Veronica Tan itu tetap pada pendiriannya untuk menjalankan sistem e-budgeting dalam penggunaan anggaran. “Enggak boleh di-print out keluar. Kalau itu curi duit rakyat saya bilang. Nah kalau alasan itu kita enggak mau dikasih APBD, ya sudah enggak usah! Orang Jakarta enggak butuh APBD kok. Lu percaya sama saya. Orang Jakarta yang penting urusin sampah,” tandasnya.(okz/dod)