Indonesia Berdakwah

IPW: Tak Lantik BG, Presiden Bisa Diinterplasi

Sidang Paripurna DPR Kamis (15/1/2015), menyetujui pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman.(Dod)
Sidang Paripurna DPR Kamis (15/1/2015), menyetujui pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman.(Dod)

TRNSINDONESIA.CO – Setelah Komisi III secara aklamasi dan sidang paripurna menyetujui calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Jokowi, tidak ada pilihan lagi bagi Kepala Negara, selain melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Sutarman.

“IPW berharap, Presiden segera melantik Kapolri baru sehingga serah terima jabatan bisa dilakukan secepatnya agar Revolusi Mental dapat dilaksanakan untuk mengubah sikap, prilaku, dan kinerja kepolisian yang dikeluhkan banyak pihak selama ini,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane di Jakarta, Jumat (16/1/2015).

Jika tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri kata Neta, Presiden bisa diinterplasi DPR karena dianggap melecehkan DPR yang sudah menyetujui usulan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan Kapolri baru.

“Jika Jokowi masih membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk melantik Kapolri baru, institusi Polri perlu segera menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri. Sebab, dengan keluarnya surat DPR tertanggal 15 Januari 2015 tentang persetujuan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri, sejak itu Jenderal Sutarman sudah selesai masa tugasnya sebagai Kapolri. Artinya, saat itu terjadi kekosongan jabatan Kapolri. Untuk itu perlu diangkat Plt,” terangnya.

IPW berharap, Jokowi tidak ragu-ragu melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Ada pun posisinya dijadikan sebagai tersangka dalam kasus grativikasi oleh KPK adalah catat hukum. KPK terlalu memaksaakan kehendak dalam melakukan kriminalisasi dan rekayasa kasus.

“Sehingga Jokowi harus melindungi dan mendukung penuh Kapolri pilihannya, untuk kemudian melakukan perlawanan hukum terhadap KPK, antara lain melakukan prapradilan pada KPK atau menempuh penyelesaian hukum seperti saat komisioner KPK (kasus Bibit dan Chandra) dijadikan tersangka oleh Polri beberapa waktu lalu,” ujarnya.(dam)

Share

TRANS POPULER

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.