Pendukung BG Mulai Melakukan Perlawan Terbuka
TRANSINDONESIA.CO – Presiden Joko Widodo perlu mengambil langkah tegas dan cepat agar konflik Polri-KPK tidak makin luas dan tajam. Saat ini, dukungan terhadap Komjen BG untuk melakukan perlawanan terhadap KPK terus meluas di internal Polri.
“Setelah para perwira menengah (Pamen) dan perwira tinggi (Pati) Polri berkumpul menyatakan akan melakukan perlawanan terhadap KPK, kini giliran para penyidik Polri di KPK yang menyatakan siap angkat kaki dari lembaga itu karena menilai Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto terlalu arogan dan sewenang-wenang menzalimi institusi induk mereka, yakni Polri,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane dalam siaran persnya yang dikirim ke Transindonesia.co, Kamis (22/1/2015).
Informasi yang dihimpun IPW kata Neta, KPK terbelah dalam menyikapi proses penetapan calon Kapolri BG sebagai tersangka.
Sebab selama ini ada semacam komitmen di kalangan KPK bahwa antara Polri-KPK tidak saling ganggu pasca kasus Simulator SIM yang menyeret sejumlah polisi.
“Sebab itu para penyidik Polri di KPK mempertanyakan kenapa Samad dan Bambang berubah arah dan menjadi begitu arogan. Karena itu para penyidik Polri di KPK siap hengkang dari lembaga itu,” kata Neta.
Di sisi lain lanjut Neta, anggota Polri yang dijadikan saksi akan bersikap menolak hadir memenuhi panggilan KPK.
“Mereka baru mau hadir jika ada surat ijin dari atasan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap KPK saat ini bermunculan di internal Polri. Sebelumnya, dalam rapat yang dipimpin Kapolri Sutarman para pamen sempat berteriak teriak akan “menyerbu” KPK,” kata Neta.
Untungnya tambah Neta, para senior berhasil menenangkan mereka. Beberapa hari setelah itu sejumlah Pati berkumpul mengecam sikap Samad dan Bambang serta bertekad akan melakukan perlawanan untuk menentang kriminalisasi yang dilakukan terhadap calon pimpinan mereka.
“Melihat situasi yang kian panas ini, IPW berharap DPR turun tangan agar mendesak Presiden segera melantik Kapolri baru yang sudah disetujui legislatif. IPW juga berharap presiden tidak mengabaikan suara DPR sebagai suara rakyat. Dengan adanya Kapolri, situasi di Polri bisa terkendali, sehingga tidak terjadi gerakan-gerakan liar yang membuat hubungan Polri-KPK kian kusut,” kata Neta.(dod)