
TRANSINDONESIA.CO – Delapan fraksi DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Sumatara Utara (Sumut) diantaranya Golkar, Demokrat, PDI-Perjuangan, Hanura, PPP, Gerindra, Amanat Keadilan dan fraksi Perubahan sepakat menjadikan usulan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi inisiatif legislatif.
“Ya, baru saja selesai rapat Paripurna kesepakatan itu, delapan fraksi menyetujui tiga Ranperda inisiatif DPRD,” kata Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Dahlan Bukhari diruang kerjanya, Kamis, (8/1/2015).
Dijelaskan, tiga Ranperda yang nantinya akan dibahas dengan tim pemerintah setempat agar dijadikan Perda tersebut yaitu tentang standarisasi penerimaan dan penempatan tenaga kerja putra daerah, kebutuhan tanggungjawab sosial perusahaan terkait Corporate Social Responsibility (CSR) serta terkait pendidikan.
Sementara, Ketua Fraksi PPP Muniruddin menerangkan, alasan mereka mendukung tiga Ranperda inisiatif karena perekrutan tenaga kerja selama ini tidak terakomodir serta penyaluran dana CSR perusahaan tidak jelas ketentuannya untuk lingkungan maupun kabupaten.
Jika nantinya disahkan, penempatan tenaga kerja, penyaluran CSR maupun pendidikan akan memiliki payung hukum. “Sepanjang tidak bertentangan dengan aturan lebih tinggi, kita upayakan kontribusi CSR jelas untuk ibadah maupun sosial serta ada keterbukaan,” ujarnya.
Ditambahkan Ilham Pohan anggota dewan lainnya. Usulan tiga Ranperda telah lama mereka canangkan. “Ini memang target kita, paling tidak tahun ini ada tiga Perda buah pemikiran legislatif. Semoga pembahasan peraturan untuk kepentingan masyarakat ini cepat selesai,” tutur Ilham Pohan.
Tempat terpisah, Mukhtar Efendi tokoh pemuda selaku pengusul standart penempatan tenaga kerja menerangkan, pihaknya berharap masyarakat dapat dipekerjakan karena memiliki latar belakang kemampuan.
“Ya, dalam Perda nanti dijelaskan warga akan dilatih, terlebih akan masuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Selain itu memaksimalkan tugas negara untuk memberikan pekerjaan ataupun lapangan pekerjaan kepada masyarakat,” sebutnya.(man)