Apkasindo Ajak Perusahaan Sawit Bentuk Koperasi
TRANSINDONESIA.CO – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengajak perusahaan sawit seluruh Indonesia membina petani untuk membentuk koperasi. Hal ini, untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit menyangkut mutu Tandan Buah segar (TBS) dengan rendemen yang baik, pemasaran dan jaminan harga jual TBS.
Ketua Umum Apkasindo, Anizar Simanjuntak, mengatakan, pembentukan koperasi yang memiliki petani ini sangat penting. Apalagi melihat luas lahan kelapa sawit yang cukup luas di Indonesia, yang berarti banyak petani di dalamnya menggantungkan perekonomian kehidupannya dari tanaman penghasil CPO tersebut.
“Petani perlu dibina, sehingga memang dibutuhkan kerjasama pembinaan kepada petani dari perusahaan sawit baik swasta dan pemerintah. Pembentukan koperasi seluruh DPW se Indonesia memang menjadi keutamaan kerja Apkasindo di pengurusan baru ini,” ujarnya kepada transindonesia.co di Medan, Rabu (10/12/2014).
Dijelaskan Anizar yang kembali terpilih menjadi Ketua Umum Apkasindo secara aklamasi di Munas Apkasindo November 2014 untuk periode 2014-2019 ini, didalam koperasi nanti bisa meningkatkan mutu TBS ditingkat petani sehingga ada jaminan harga TBS yang dijual petani.
“Petani dan pengusaha harus bisa bekerjasama untuk meningkatkan CPO Indonesia dan pemerintah harus mendukungnya dengan aturan-aturan yang tidak merugikan petani dan pengusaha. Karena dari 10 juta hektar luas kelapa sawit di Indonesia, 40% nya banyak lahan petani yang produksinya dibawah produksi. Bukan karena hasil jelek atau rendemen rendah. Tapi karena tidak ada pembinaan yang bisa menentukan harga dan mutu TBS dan peningkatan SDM nya,” kata Anizar.
Apalagi, kata Anizar ditahun depan masih ada permasalahan program ISPO dan RSPO. “Menghilangkan black campaign (kampanye hitam) CPO Indonesia hanya dengan bersatunya pemerintah, pengusaha dan petani,” pintanya.
Menurutnya, selama ini koperasi-koperasi petani sawit sudah berjalan di beberapa Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) seperti di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Jadi melalui Dirjen Perkebunan akan mencari mitra dengan perusahaan swasta besar yang mau bekerjasama untuk membina petani yang saling menguntungkan.
“Kalau bisa program CSR perusahaan besar itu dalam bentuk pembinaan kepada petani membentuk koperasi,” imbuhnya.
Selanjutnya, ungkap Anizar, tahun 2015 akan membentuk dan mengaktifkan kembali koperasi di Riau sebanyak 12 koperasi, kemudian di Jambi dan Sumatera Barat. Bahkan sekarang, di Kalimantan Selatan yang menjadi pilot project koperasi petani dengan saham milik petani sudah bekerjasama dengan BRI menyangkut dana KUR dengan kucuran dana sebesar Rp 78 miliar. “Nanti
kita lanjutkan di Kalimantan Timur. Sedangkan untuk di Sumatera Utara sendiri, selama ini belum ada koperasi yang dikelolah petani. Kemungkinan karena kurangnya kesadaran pemprovsu dan perusahaan membina petani di Sumut,” ungkapnya. (Dhona)