TRANSINDONESIA.CO – Penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi dari Kalimantan Selatan terus berlangsung, dan kali ini Himpunan Mahasiswa Islam yang menyatakan tetap menolak.
Penolakan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Banjarmasin itu dalam dialog dengan Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk BBM), Senin (24/11/2014).
“Kita menginginkan keberpihakan wakil rakyat di Kalsel ini untuk menolak kenaikan BBM bersubsidi tersebut,” kata Ketua HMI Kota Banjarmasin Mujiburrahman kepada wartawan, usai berdialog dengan Komisi III DPRD Kalsel.
Paling tindak, lanjutnya, menyampaikan keluhan rakyat Kalsel atas kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut kepada DPR RI, yang berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan meningkatnya inflasi.
“Kita ingin langkah konkret untuk mengatasi kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut,” kata mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin itu menjelaskan.
Sebagai contoh, pemantauan harga barang di pasaran, serta upaya menekan kenaikan harga, berupa operasi pasar dan lainnya.
Menurut dia, upaya tersebut bisa dilakukan di daerah, dan lebih nyata dalam menanggulangi dampak kenaikan harga BBM tersebut.
Ia menyatakan kecewa dengan tanggap wakil rakyat dari provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota itu, yang menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menolak kebijakan pemerintah tersebut, yang dampaknya luas bagi masyarakat.
“Kita memahami ini, namun perlu langkah nyata agar pemerintah bisa meninjau ulang kebijakan tersebut,” katanya.(ant/tan)