TRANSINDOENSIA.CO – Tantangan terbesar pemerintahan Jokowi-JK saat ini adalah bagaimana merealisasikan harapan seluruh rakyat untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, terutama dalam penegakan hukum.
“Sebab itu, setelah menetapkan Jaksa Agung yang baru, Jokowi-JK harus segera menetapkan pengganti Kapolri,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (11/11/2014)
IPW menilai, tampilnya Kapolri dan Jaksa Agung yang baru akan mengimbangi kinerja Menkumham dan Menko Polhukam yang baru. Diharapkan para pejabat baru ini bisa bersinerji dan saling melengkapi serta tidak ada ketimpangan satu sama lain dalam membangun sistem hukum di pemerintahan baru Jokowi-JK.
“Sinerji kinerja Jaksa Agung dan Kapolri baru merupakan tolok ukur bagi keberhasilan pembangunan hukum pemerintahan baru,” kata Neta.
Untuk itu Jokowi-JK kata Neta, harus benar-benar menjadikan Polri dan Kejaksaan Agung sebagai lokomotif gerakan Revolusi Mental.
Bagaimana pun Revolusi Mental tidak akan berhasil tanpa penegakan supremasi hukum. Sebab itu, Jokowi-JK dituntut untuk bisa merealisasikan gerakan Revolusi Mental tersebut lewat penataan serta perubahan di jajaran pimpinan Polri dan Kejaksaan Agung agar janji di masa kampanye tsb tidak hanya menjadi retorika.
IPW berharap Jokowi-JK memilih figur profesional untuk Jaksa Agung dan Kapolri. Khusus untuk Jaksa Agung sebaiknya bukan dari kalangan partai maupun kalangan internal kejaksaan.
“Sehingga Jaksa Agung dan Kapolri bisa agresif memburu para pengemplang pajak, mafia pajak, mafia proyek, mafia migas, mafia hukum, dan mafia lainnya serta para koruptor yang selama ini menggerogoti kekayaan negara. Kejaksaan dan Polri harus diarahkan pemerintahan Jokowi-JK bisa mengimbangi dan melengkapi kinerja KPK selama ini. Sehingga ke depan para koruptor dan penjarah kekayaan negara bisa diberantas. Apa artinya Revolusi Mental jika para mafia dan koruptor masih mengkoptasi negeri ini,” kata Neta.(don).