Demokrasi Tanpa Pembangunan Politik Ibarat Berjalan di Treadmill

TRANSINDONESIA.CO – Pembangunan politik, kemajuan sosial ekonomi, dan partisipasi publik adalah tiga elemen penting dan saling melengkapi yang mendukung jalannya demokrasi. Ketiga hal tersebut saling berkaitan dalam menjadikan demokrasi yang layak dan semakin kuat.

“Demokrasi tanpa pembangunan politik adalah demokrasi yang terhenti, seperti sedang berjalan di treadmill. Anda tahu bahwa anda bergerak, tetapi anda tidak berpindah kemana-mana,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pembukaan Forum Demokrasi Bali atau BDF VII, di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Bali, Jumat (10/10) pagi.

Pesan itulah yang mendasari pemilihan tema BDF VII ini, yakni ‘Evolving Regional Democratic Architectur: The Challenges of Political Development, Public Participation, and Socio-Economic Progress in the 21st Century’. ‘Demokrasi’treadmill’ ini, ujar Presiden SBY, menandakan kelembagaan yang tidak berkembang, reformasi tidak terjadi, dan kapasitas politik tidak tumbuh. “Situasi akan berakhir pada kerusakan sistem politik,” SBY menambahkan.

Sedangkan demokrasi tanpa kemajuan sosial ekonomi adalah demokrasi yang berjalan tidak sesuai dengan harapan rakyat. Menjadi tugas utama demokrasi, lanjut SBY, untuk menciptakan peluang bagi kehidupan yang lebih baik bagi kesejahteraan rakyat.

“Memang ada masyarakat yang berpendapat bahwa kesejahteraan ekonomi lebih penting daripada politik. Jadi, ketika masyarakat melihat ada kemajuan sosial-ekonomi, mereka mungkin menggunakan hak mereka untuk memilih pemimpin baru dan lebih efektif. Itu wajar dalam demokrasi,” ujar Presiden SBY.

Demokrasi tanpa partisipasi masyarakat adalah hampa. Dan partisipasi masyarakat tidak pernah konstan. Bahkan di negara-negara demokrasi yang matang, jumlah pemilih bisa sangat rendah. Di Indonesia, partisipasi pemilih dalam tiga pemilu pertama di era reformasi sangat tinggi. Sekitar 85 persen pada pemilu 1999, 2004, dan 2009. Pada pemilu tahun ini, turun menjadi sekitar 70 persen karena berbagai alasan.

Namun partisipasi masyarakat, lanjut Kepala Negara, tidak bisa diukur hanya dengan banyaknya suara pemilih. Sebuah demokrasi yang sehat adalah kondisi dimana masyarakat aktif pada isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan di sisi lain sang pemimpin pun responsif terhadap kebutuhan rakyatnya.

“Selain itu, demokrasi akan berhasil jika dapat memperoleh kepercayaan publik. Tidak ada pemerintah dapat sepenuhnya efektif kecuali memiliki kepercayaan rakyat. Setelah anda kehilangan itu, sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Jika anda melakukannya, itu membutuhkan waktu yang lama,” SBY menjelaskan.

Kepercayaan publik itu diperlukaan saat pemerintahan SBY, misalnya, menangani gerakan separatis di Aceh atau ketika harus mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang pada satu titik menyebabkan kenaikan harga bensin sebesar 140 persen. “Contoh lainnya adalah ketika saya harus menyelesaikan perselisihan antara Polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atau ketika saya memutuskan untuk menyelesaikan rekonsiliasi dengan Timor Leste,” SBY menuturkan.

Salah satu contoh di mana pembangunan politik, kemajuan sosial ekonomi, dan kepercayaan publik bertemu adalah dalam isu pertempuran melawan korupsi. Ini merupakan kejahatan yang mengancam dan melumpuhkan demokrasi, menghancurkan lembaga-lembaga politik, dan mengikis kepercayaan pejabat pemerintah dan publik.

“Tidak ada peluru perak untuk mengakhiri korupsi. Pemberantasan korupsi merupakan suatu tantangan besar. Itulah sebabnya kampanye agresif antikorupsi merupakan salah satu prioritas utama selama sepuluh tahun masa pemerintahan saya,” Presiden SBY menegaskan.

Indonesia telah berjuang melawan korupsi ini dengan mendirikan KPK pada tahun 2002. “Saya selalu berdiri di dekat mereka dan ketika KPK diserang, saya selalu ada untuk membela,” ujar SBY, yang disambut tepuk tangan hadirin.(pri/oki)