BPK Berharap WTP di Sulut Capai 60 Persen
TRANSINDONESIA.CO – Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulut Andi K Lologau berharap perkembangan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2014 bisa mencapai 60 persen.
“Target kita pencapaian hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dengan status WTP bisa mencapai 60 persen, tapi itu tergantung pemerintah daerah itu sendiri,” kata Andi, saat Workshop Wartawan di Manado, Selasa (9/9/2014).
Dari hasil pemeriksaan BPK di 15 kabupaten dan kota serta Pemerintah Provinsi Sulut di tahun 2013, pencapaian WTP baru 31 persen.
“Yang mencapai opini WTP hanya di Kota Bitung, Tomohon, Kotamobagu, Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Bolaang Mongondow Timur,” kata Andi.
Kendati pencapaian WTP baru 31 persen untuk laporan keuangan tahun 2013, tetapi jika dibandingkan dengan 2012, WTP di Sulut mengalami peningkatan dari dua kabupaten/kota menjadi lima daerah tingkat dua.
Untuk opini wajar dengan pengecualian (WDP) tercatat sebesar 44 persen, angka tersebut masih sama dengan posisi tahun 2012.
Kabupaten yang mengalami WDP yakni, Provinsi Sulut, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Sementara kabupaten yang mendapat opini dari BPK dengan Tidak Wajar (TW) sebesar 25 persen untuk empat kabupaten, meningkat dibandingkan tahun 2012 hanya dua daerah atau 12,5 persen.
“Empat kabupaten di Sulut yang mengalami opini ridak wajar yakni Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dan Labupaten Bolaang Mongondow,” jelasnya.
Untuk pernyataan menolak memberikan opini atau tidak memberikan pendapat (TMP) di tahun 2013 tidak ada, membaik jika dibandingkan dengan tahun 2012, kala itu masih sebanyak lima kabupaten di Sulut atau sebesar 31 persen.
Laporan BPK tersebut, dibacakan dalam workshop wartawan di Sulut yang dihadiri oleh semua media lokal maupun nasional di daerah tersebut.(ant/jei)