TRANSINDONESIA.CO – Salah satu penyakit dalm birokrasi adalah feodalisme yang merupakan suatu sistem yang tidak tersurat namun, tersirat sebagai bentuk nilai-nilai yang harus diikuti oleh anggota birokrasi secara berjenjang dan bisa bervariasi antara satu dengan yang lain.
Bentuk-bentuk feodalisme dalam birokrasi memang tidak akan nampak dalam aturan atau sistem yang normatif namun, ada dalam implementasinya. Yang sebenarnya merupakan diskresi birokrasi yaitu, adanya kebijakan-kebijakan yang tidak tertulis dan dijadikan pedoman bagi anggotanya dijabarkan dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan diantara mereka.
Feodalisme dalam birokrasi dapat ditunjukan melalui antara lain:
1.Bos cant do no wrong, kalaupun salah tetap dianggap sebagai kebenaran, protesnya sebatas grundelan-grundelan saja.
2.Sistem atau pola patron klien, klik, dinasti, group-groupan yang berbasis pada kedekatan-kedekatan yang sifatnya personal.
3. Anggota birokrasi terobsesi dan berorientasi pada jabatan basah atau strategis yang diisi orang-orang keercayaan yang dianggap sebagai tanaman keras.
4. Rasa hutang budi atas pemberian jabatan sehingga secara tidak eksplisit ada semaacam kewajiban memberi buluh bekti glondong pangareng areng (upeti/tanda terimakasih/tanda titip diri).
5.Pengkategorian atau pemetaan wilayah dan posisi-posisi jabatan dalam binaan atau bawaan kelompokkelompok tertentu.
6.Rasa tidak percaya diri kalau tidak ada yang membawa/tidak ada cantolan/tidak ada backingnya.
7. Titip jabatan, titip nama, titip nomor test, dan sebagainya.
Point-point diatas sebenarnya sebagian kecil saja dari feodalisme birokrasi yang berdampak pada kinerja yang tidak sehat, penuh dengan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu dan menjadi potensi tumbuh dan berkembangnya KKN.
Kalau dibiarkan teruss menerus, tumbuh dan berkembang dampaknya sangat luar biasa mahal yang harus dibayar adalah ketidak percayaan, image atau citra yang buruk.
Melalui e-Policing akan memangkas jalur-jalur KKN, peluang-peluang untuk penyalahgunaan wewenang, kesempatan-kesempatan untuk membangun klik/dinasti/kelompok-kelompokan dengan pendekatan personal.
Mengapa e-Policing menjadi harapan? Karena dengan menerapkan e-Policing akan mendorong anggota menjadi profesional, transparan, akuntabel dalam kinerja birokrasi baik dari kepemimpinan, administrasi, operasiona dan capacity building.
Walau tidak secepat kilat dan tidak semudah membalik telapak tangan namun, ada kepastiam dan harapan bagi birokrasi menjadi institusi yang profesional, cerdas, bermoral dan modern. Tentu saja menjadi lebih rasiona dan memangkas feodalisme dalam birokrasi.(CDL-Asisi130914)
Penulis: Chryshnanda Dwilaksana