Jokowi Bisa Lengser Seperti Gus Dur

SBY diapit dua Capres, Prabowo Subianto dan Joko Widodo di Istana Negara.(dok)
SBY diapit dua Capres, Prabowo Subianto dan Joko Widodo di Istana Negara.(dok)

TRANSINDONESIA.CO – Direktur Eksekutive Polcomminstitute, Heri Budianto mengatakan perebutan posisi Ketua DPR saat ini masih terus bergulir di parlemen setelah Undang-undang MD3 diketok palu.

Hal itu ditenggarai bakal menjadi pertarungan politik yang sengit pasca- Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusannya.

Apalagi, bila MK menolak permohonan Prabowo dengan menetapkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden terpilih sebagaimana dalam hasil rekapitulasi suara nasional oleh KPU.

“Maka menurut saya konstelasi politik akan semakin berat (buat Jokowi),” katanya usai acara diskusi bertajuk “Potensi Perpecahan Anak Negeri pada Pilpres 2014 dan Solusinya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (18/8/2014).

Hal itu tergambar dari peta koalisi yang terbangun di kubu Jokowi. Dimana, suara mereka di parlemen jelas berada dibawah suara Koalisi Merah Putih yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo.

“Koalisi Jokowi-JK menjadi tidak mudah, dari  pemilihan ketua MPR dan DPR. Itulah titik awal pertarungan politik sesungguhnya,” tuturnya.

Apalagi, sambung Heri, kalau Koalisi Merah Putih bisa meraih kursi pimpinan DPR, ini akan semakin memperparah dan akan menjadi hambatan terbesar Jokowi-JK.

“Mereka bisa saja terancam di pemerintahan,” tukasnya.

Bila Jokowi tidak waspada bukan hal mustahil pemerintahannya tidak akan langgeng dan bernasib seperti mantan Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur yang diminta mundur oleh parlemen karena berbagai kebijakannya di pemerintahan dianggap tidak selaras dengan partai politik yang ada di parlemen, terlebih tidak pro rakyat. Untuk itu, Jokowi jangan anggap remeh partai politik yang ada di parlemen.

“Jokowi-JK harus waspada, dan parlemen di Senayan itu berbeda dengan parlemen di Kebon Sirih (DPRD DKI),” pungkasnya.(okz/sof)

Share
Leave a comment