Aset Mantan Anggota DPRD Lombok Barat Disita
TRANSINDONESIA.CO – Kejaksaan Negeri Mataram Nusa Tengara Barat (NTB) menyita aset berupa tanah dan bangunan milik terpidana kasus korupsi mantan anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, Lalu Sudiharta di Desa Tanak Tepong, Kecamatan Narmada.
Penyitaan terhadap tanah dan bangunan yang berfungsi sebagai klinik “Gr” dan rumah tersebut, dilakukan tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Jumat (22/8/2014) sekitar pukul 10.00 Wita.
“Jadi upaya penyitaan ini, kami lakukan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram, Nomor 3/PID.SUS/2013/PT.MTR tanggal 2 Mei 2013 dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Lalu Hadiartha SH,” kata Kasi Pidsus Kejari Mataram Hendry Antoro di Mataram.
Ia menjelaskan, pascaputusan pengadilan sampai dengan saat ini terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti sebesar Rp853,570 juta lebih, untuk menutupi kerugian negara, sebagaimana telah diatur dalam pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.
“Kita melakukan penyitaan ini terhadap nilai kerugian negara, karena yang bersangkutan tidak bisa mengembalikan uang negara,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihak Kejari Mataram kata Hendry, nantinya akan melakukan pelelangan terbuka atas aset tersebut dan uangnya dikembalikan kepada negara sebagai biaya pengganti kerugian atas tindak pidana korupsi yang dilakukan terpidana.
Meski demikian, kata Hendry pihaknya memberikan toleransi kepada pemilik rumah untuk tetap tinggal, sambil menunggu proses lelang oleh negara.
“Selama tidak mengganggu proses lelang kita tetap beri izin untuk tinggal, begitu juga dengan aktivitas klinik tetap bisa berjalan,” ucapnya.
Namun, kalaupun pemilik rumah bisa mengembalikan kerugian negara, maka pemilik rumah kata Hendry boleh mengambilnya kembali.
Mantan anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Lalu Sudihartah didakwa dalam kasus tindak pidana korupsi. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 10 bulan dan pidana denda sebesar Rp50 juta. Jika tidak bisa membayar denda tersebut, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.
Selain itu, pengadilan juga memutuskan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara, Cq. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp853,570 juta lebih.
Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan apa bila dalam jangka 1 bulan setelah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta kekayaan terdakwa disita oleh kejaksaan dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Namun, bila terdakwa tidak bisa mengganti, maka terdakwa akan dipidana selama 2 tahun penjara.(ant/sun)