Kini PKB dan Muhaimin Ujian Pertama Jokowi
TRANSINDONESIA.CO – Sepekan terakhir ini perang urat syaraf (psy war) antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Jokowi muncul ke permukaan. PKB tak lagi menggunakan komunikasi pasemon khas politisi, namun secara tegas menolak ide Jokowi tentang larangan rangkap jabatan pengurus partai politik dan menteri. Siapa yang kuat?
PKB satu-satunya partai koalisi Jokowi-JK yang bersikeras menolak gagasan Jokowi tentang larangan rangkap jabatan pejabat partai dan menteri. Dua partai koalisi lainnya yakni Partai NasDem dan Partai Hanura setuju dengan gagasan Jokowi tersebut.
Bukan tanpa upaya untuk meredakan ketegangan antara PKB dan Jokowi. Pertemuan selama 45 menit antara Jokowi dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada Rabu (13/8/2014) malam pun digelar. Namun rupanya pertemuan tersebut tak menyurutkan ketegangan antara Jokowi dan PKB.
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar masih bersikukuh bila tidak ada masalah aktivis partai menjadi menteri di kabinet. Ia merefleksikan dirinya selama lima tahun menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II tidak ada persolan lantaran dirinya menjadi Ketua Umum PKB.
“Saya ketua umum full waktu saya 100 persen untuk menteri. Saya di PKB kan hanya pidato, pulang lagi, nggak ngurus. Karena sudah ada Waketum, Sekjen. Soal konsentrasi aja,” ujar Menakertrans yang akrab dipanggil Cak Imin tersebut usai bertemu dengan Jokowi di Rumah Transisi, Rabu (13/8/2014) malam.
Kengototan Muhaimin dan PKB tentu dapat dipahami bila memakai kacamata PKB. Bila melongok ke dalam, keberadaan Muhaimin Iskandar tak bisa dipungkiri menjadi ikon partai besutan almarhum KH Abdurrahman Wahid ini.
Posisi Muhaimin yang powerfull inilah menjadi pemicu dilema partai berlambang bola dunia ini. Posisi sentral Muhaimin di partai hingga kini belum tergantikan. Apalagi ditambah dengan agenda muktamar PKB pada akhir Agustus 2014 mendatang yang dapat dipastikan akan kembali mengukuhkan Muhaimin sebagai ketua umum hingga lima tahun mendatang. Situasi inilah yang menjadikan PKB paling ngotot menentang ide Jokowi.
Pilihan tidak menjadikan Muhaimin sebagai menteri tentu pilihan yang tak pernah terpikirkan oleh elit partai ini. Dari sisi usia, Muhaimin tergolong paling muda dibanding usia para ketua umum partai koalisi lainnya seperti Wiranto, Surya Paloh dan Megawati Soekarnoputri.
Begitu juga opsi Muhaimin meninggalkan kursi Ketua Umum PKB tentu pilihan yang nyaris mustahil dipilih. Situasi ini tentu mengingatkan perebutan pucuk pimpinan partai pada 2008 lalu antara Muhaimin dan Gus Dur.
Muhaimin menggelar Muktamar di Ancol, Jakarta Utara. Sedangkan Gus Dur menggelar muktamar di Parung, Bogor, Jawa Barat. Pada akhirnya, pengadilan memenangkan PKB versi Muhaimin yang legal.
Jika situasi buntu ini terus terjadi, pada akhirnya kembali pada Jokowi sebagai presiden terpilih dalam menentukan sikapnya, apakah membuat aturan khusus untuk Muhaimin dengan tetap mengakomodasi menjzdi menteri dan tidak menanggalkan jabatannya? Pilihan ini bukan tanpa risiko. Jokowi tentu bakal menjadi obyek kritik dari partai koalisi dan publik.
Pada akhinya, PKB khususnya Muhaimin, tak ubahnya menjadi ujian pertama bagi Jokowi. Bila Jokowi lolos atas ujian Muhaimin ini tentu akan menjadi langkah awal yang bagus. Kini pilihannya bagi Jokowi, mengikuti kehendak Muhaimin atau kehendak publik?(ini/fer)