Polda Kepri Awasi Solar Subsidi
Masyrakat ngantri solar subsidi.(dok)
TRANSINDOENSIA.CO – Kapolda Kepulauan Riau Brigjen Pol Endjang Sudradjat menegaskan, meski sebagian polisi bertugas mengamankan pelaksanaan Pemilu Presiden pada 9 Juni 2014, jajarannya akan terus mengawasi solar bersubsidi agar tidak ada yang diselewengkan ke industri.
“Kami akan terus mengawasi agar penyelewengan itu tidak terus terjadi dan membuat masyarakat susah mendapatkan solar subsidi,” kata dia di Batam, Selasa (8/7/2014).
Dalam sebulan terahir, Polda Kepri mengamankan sekitar 40 mobil sedan dengan tanki dimodifikasi sehingga mampu memuat sekitar 1.000 liter solar untuk membeli solar bersubsidi selanjutnya ditimbun dan dijual ke industi.
Polda Kepri juga mengamankan sejumlah mini mibus yang juga digunakan untuk membeli solar bersubsidi dalam jumlah besar untuk keperluan industri.
“Saat ini mobil-mobil tersebut masih terparkir di Polda Kepri. Kami terus menindaklanjuti kasusnya,” kata Endjang.
Ia mengatakan, saat ini pengawasan kepada tiap-tiap SPBU yang diduga ikut menyelewengkan solar terus dilakukan sebagai bentuk keseriusan mengatasi penyelewengan solar.
“Sejumlah saksi, sopir mobil penyeleweng, operator SPBU, dan penjaga gudang penimbun solar bersubsidi sudah diperiksa. Akan ada konsekuensi hukum atas hal tersebut,” kata Kapolda.
Kapolda mengatakan, mobil-mobil yang sudah diamankan tidak begitu saja dengan mudah dikeluarkan sebelum proses hukum selesai.
Kepala Bidang ESDM Disperindag dan Energi dan Sumber daya Mineral Kota Batam Amiruddin mengatakan, telah membentuk tim khusus beranggotakan petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Polri, Pertamina, TNI, untuk mencegah penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi terutama jenis solar dan elpiji yang merugikan negara dan masyarakat.
Ia mengatakan, tim tersebut akan bertugas memantau peredaran BBM bersubsidi di Kota Batam dan melakukan tindakan jika terjadi penyelewengan.
“Tim ini akan memiliki kewenangan untuk itu. Jadi ketika terjadi penyelewengan tim sudah siap bergerak bersama-sama tanpa koordinasi menunggu satu sama yang lain,” kata dia.
Ia mengatakan, penanganan penyalahgunaan BBM bersubsidi selama ini tidak bisa maksimal karena belum terjalinnya koordinasi antarlembaga terkait.(ant/ful)