Pemerintah Mau Berunding, Tapi Newmont Cabut Arbitrase

Ilustrasi tambang Newmont

TRANSINDONESIA.CO – Pemerintah meminta PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) untuk kembali ke meja perundingan. Tapi, perusahaan tambang itu harus mencabut gugatan arbbitrase yang telah dilayangkan. Apabila kesempatan ini dilewati, pemerintah bakal mengambil tindakan yang bisa merugikan Newmont.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung (CT) usai rapat membahas mineral dan batu bara bersama sejumlah menteri, Senin (7/7/2014).

CT menyatakan, pemerintah menyesali apa yang telah dilakukan Newmont. Pemerintah akan ambil sikap tegas soal ini. Persiapan dilakukan pemerintah termasuk koordinasi antar kementerian.

CT menjelaskan langkah hukum yang diambil pemerintah dengan ketegasan, akan merugikan Newmont, jika perusahaan asal Amerika tidak mencabut arbitrase tersebut. “Pemerintah RI juga akan mengambil tindakan yang merugikan Newmont,” ujar CT.

CT mengatakan, selama ini perundingan masih berjalan antara Newmont dengan pemerintah. Ia berharap Newmont kembali ke meja perundingan. “Kami memberi kesempatan sekali lagi, kembali pada perundingan, kesepakatan ada sesuai UU Minerba, terkait PP 9 dan mencabut gugatan arbitrase kembali kepada partner yang baik,” ujar CT.

CT menegaskan, pemerintah selalu akan melindungi investor yang masuk ke dalam negeri, baik asing maupun dalam negeri. Namun jika investor merugikan negara seperti yang dilakukan Newmont, pihak pemerintah tak segan-segan melawan. “Kami akan ambil ketegasan yang mungkin merugikan pihak Newmont sendiri apabila tidak segera cabut gugatan arbitrase,” ujar CT.

CT mengatakan telah berkoordinasi kepada para menteri untuk menghasilkan argumentasi terbaik, jika arbitrase benar-benar terjadi. Ia juga mengintruksikan BKPM dan Kementerian ESDM untuk mengajak Newmont menyelesaikan perundingan.(pi/met)