SDA Perjelas Kesalahan KPU
Prabowo Subianto dan Suryadharma Ali
TRANSINDONESIA.CO – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali sepakat dengan langkah politik yang diambil Prabowo Subianto. Permasalahan, ujar dia, sepenuhnya ada di Komisi Pemilihan Umum.
“Kita tidak akan ke MK, kita minta KPU yang menyelesaikannya karena masalahnya ada di KPU,” kata Suryadharma Ali di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014).
Prabowo yang maju diusung Partai Gerindra, PPP, PKS, PAN, Golkar, Demokrat sebelumnya memutuskan menarik diri dari perhelatan pesta demokrasi. Tak urung sikap sang kandidat memicu kontroversi di tengah proses penghitungan suara nasional di KPU.
Prabowo menilai, pelaksanaan Pilpres 2014 cacat hukum. “Kami Prabowo-Hatta sebagai pengemban suara rakyat akan menggunakan hak konstitusi kami. Kami menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum. Dengan demikian, kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung,” kata Prabowo.
Setelah rapat dengan seluruh tim suksesnya, Prabowo mengatakan, pihaknya menemukan beberapa hal yang memperlihatkan cacatnya proses Pilpres 2014, hingga menghilangkan hak demokrasi rakyat.
Pertama, proses Pilpres 2014 bermasalah, tidak demokratis dan bertentangan dengan UUD 1945. KPU tidak adil dan terbuka. “Banyak aturan main yang dibuat justru dilanggar sendiri oleh KPU,” ungkapnya.
Kedua, lanjut Prabowo, rekomendasi Bawaslu terkait segala kelalaian di berbagai wilayah diabaikan oleh KPU. Ketiga, ditemukan tindak pidana pemilu yang melibatkan penyelenggara pemilu dan pihak asing sehingga pemilu tidak jujur dan adil.
Keempat, KPU selalu mengalihkan masalah ke MK, seolah-olah keberatan Tim Prabowo-Hatta hanya bisa diselesaikan di MK. Terakhir, lanjutnya, telah terjadi kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematis. Untuk itu, Prabowo langsung menginstruksikan kepada para saksinya yang tengah mengikuti rekapitulasi suara di KPU untuk menarik diri.
Sementara itu, Tim kampanye nasional Prabowo-Hatta, Djoko Santoso, meminta masyarakat bersabar menunggu langkah Koalisi Merah Putih. Koalisi masih berupaya untuk memperoleh keadilan.
“Tunggu saja, seperti yang disampaikan kita minta keadilan. Kita lihat saja nanti sesuai amanat Pak Prabowo dalam mencari keadilan,” kata Djoko.(fer/sof)