Bima Arya Berantas Mafia Tanah
Wali Kota Bogor, Bima Arya
TRANSINDONESIA.CO – Walikota Bogor, Bima Arya mengakui di daerahnya banyak mafia izin tanah yang bergentayangan. Bahkan Arya menyebut mafia tersebut dimotori oleh birokrat.
Begitu disampaikan Bima di lembaga antirasuah itu setelah menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimiliki ke KPK. Namun demikian, sayangnya Bima tidak menyebut birokrat yang dimaksud.
“Ada indikasi oknum birokrat itu bermain proyek perizinan. Jadi nyambi, mengeluarkan izin-izin berkolaborasi,” kata Bima di Bogor, Jawa Barat, Senin (17/7/2014).
Kedepannya lanjut Bima, ia bersama jajaran berjanji bakal memusnakan mafia izin. Dia mengklaim sudah mengungkapkan beberapa kasus yang saat ini tengah diproses secara hukum.
“Prioritas kami berantas mafia-mafia perizinan. Ada beberapa kasus sudah diproses sekarang di Bogor, mudah-mudahan ini jadi efek jera untuk semua,” ujar Bima.
Menurut Bima tindakan tersebut sudah merusak kota dari tatanan yang semestinya. Bahkan dia mengakui saat ini tata letak kota yang dipimpinya seperti tidak terurus oleh pemerintah setempat.
“Merusak kota, ini kan kolusi antara pengusaha dan penguasa, sehingga tata ruang hancur lebur, tambah macet tambah kumuh,” tegas Bima.
“(Kedepan) Kami tertibkan semua bangunan yang tidak jelas isinya kemudian perizinan bangunan komersil kami perketat, ada prosesnya, perizinan kami tarik satu atap supaya lebih transparan dan melayani warga lebih baik,” lanjut Bima.
Mengenai laporan LHKPN ke KPK, bima mengakui berjalan dengan lancar. Namun ia mengeluhkan soal jumlah harta kekayaannya turun drastis. Dari yang tadinya sekitar Rp 5 miliar kini jadi Rp3 miliar.
“Justru berkurang, jelang Pilkada (Kota Bogor 2014) hartanya antara Rp4 miliar sampai Rp5 miliar sekian, sekarang berkurang jadi Rp3 miliar sekian,” terang Bima.
Menurut Bima penyebab turunnya harta kepunyannya adalah terkait segala keperluannya dalam Pilkada Kota Bogor 2013 yang diikutinya. Hal kedua adalah gaji sebagai Walikota hanya sebesar Rp 6,1 juta tidak terlalu mencukupinya, sehingga, hal-hal lain untuk pembiayaannya dia korek dari tabungan pribadinya. Itu yang membuat jumlah kekayaannya turun drastis.
“Karena keperluan pilkada waktu itu. Kedua selama 3 bulan ini gaji walikota secukupnya, banyak hal-hal yang menggunakan tabungan juga ketika menjadi walikota ini. Saya kaget juga walikota ini slip gajinya Rp6,1 juta sebulan,” tandasnya yang juga Politisi Partai Amanat Nasional (PAN).(ini/saf)