Presiden dan Pimpinan Lembaga Negara Sepakat Pilpres Satu Putaran
Pesiden Susilo Bambang Yudhoyono
TRANSINDONESIA.CO – Pesiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama pimpinan lembaga negara sepakat bahwa pemilihan presiden (pilpres) 2014 berlangsung satu putaran, damai, dan bermartabat. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sidarto Danusubroto menyampaikan hal tersebut seusai pertemuan konsultasi sekaligus buka puasa bersama di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2014). Pertemuan mengambil tema mewujudkan pemilu Presiden dan Wapres yang demokratis dan konstitusional.
Selain Presiden SBY dan Sidarto, hadir dalam pertemuan ini Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MA Muhammad Hatta Ali, Ketua MK Hamdan Zoelva, Ketua BPK Rizal Djalil, dan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki. Presiden SBY sendiri hadir bersama Wapres Boediono, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Mensesneg Sudi Silalahi, Menkumham Amir Syamsuddin, Jaksa Agung Basrif Arief, dan Kapolri Jenderal Sutarman.
Soal pilpres satu putaran tersebut, hal ini merupakan satu bentuk dukungan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.Hal ini dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaanya.
“Presiden dan pimpinan lembaga negara sepakat untuk memberikan dukungan penuh sesuai tugas dan kewanangannya dalam peyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wapres dalam satu putaran secara damai dan bermartabat sehingga dapat menghasilkan kepemimpinan nasional yang kuat dan memenuhi kepentingan rakyat,” ujar Ketua MPR Sidarto Danusubroto.
Kesepkatan lainnya adalah, mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk menyukseskan pelaksanaan pilpres dengan berpartisipasi menggunakan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta turut melakukan pengawasan dalam pelaksanaanya
Kemudian, Presiden dan pimpinan lembaga negara berharap pilpres melahirkan pemimpin nasional yang dipilih secara demokratis dan konstitusional. “Serta memiliki dukungan luas dari mayoritas rakyat Indonesia yang merupakan representasi dari keberagaman persatuan semangat Bhinneka Tunggal Ika,’ Sidarto menambahkan.
Pokok-pokok kesepakatan terakhir adalah, bahwa netralitas PNS, TNI, dan Polri menjadi faktor penting untuk dilaksanakan dalam mejaga keamanan dan ketertiban seluruh tahapan Pilpres.(pri/sof)