PDIP Langgar Demokrasi
Kantor TvOne di Yogya.(ant)
TRANSINDONESIA.CO – Kamis (3/7/2014) dini hari, massa PDIP mendapatkan instruksi untuk menyegel kantor TV One Jakarta dan Biro Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di sana mereka meluapkan kemarahannya. Tinta merah bertuliskan ‘PDIP bukan PKI’ di dinding kantor TV One Biro Yogyakarta menjadi saksi bisu amarah massa PDIP pada stasiun televisi itu.
Kemarahan mereka dipicu kekesalan atas berita TV One yang menyebut PDIP sebagai sarangnya orang-orang Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun cara massa partai berlambang kepala banteng itu meluapkan rasa marahnya tersebut kini menjadi bumerang bagi pencapresan kadernya, Joko Widodo atau Jokowi.
“Merugikan, mengurangi kredibilitas dia (Jokowi) karena anak buahnya liar. Pendukung Jokowi tidak demokratis,” kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (3/7/2014).
Tak cuma kredibilitas, lanjut dia, aksi semalam itu juga diprediksi bakal mengurangi tingkat elektabilitas pasangan nomor urut 2 tersebut. Apalagi jika hal ini dijadikan bahan kampanye negatif oleh kubu lawan, Prabowo-Hatta.
“Elektabilitas akan berpengaruh, apalagi kalau dijadikan negative campaign oleh pihak Prabowo.”
Menurut Arbi, apa yang dilakukan massa PDIP itu adalah tindakan yang salah, melanggar demokrasi. Jikapun PDIP kecewa pada pemberitaan TV One seharusnya diselesaikan melalui pengadilan dan Dewan Pers.
“Kalau dari sisi dari demokrasi ya salah, nggak ada hak swasta menyegel dan itu bukan negara. Yang bisa menyegel itu kan negara. Pendukung Jokowi bukan negara. Itu masyarakat, nggak boleh membatalkan keputusan negara. Melanggar hukum,” ucapnya.
“Kalau acaranya merugikan bawa ke pengadilan, mengadu ke Dewan Pers supaya ditindak,” pungkas Arbi.
Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo mengaku kecewa dan sangat keberatan pemberitaan TV One yang telah menuduh partainya tengah mengusung kader komunis. Ia juga tak membantah bahwa dirinya yang menginstruksikan kader PDIP untuk mendatangi kantor TV One.
Tjahjo menilai merasa perlu untuk memberikan pelajaran kepada TV One di mana dalam pemberitaannya telah mengandung unsur adu domba antara PDIP dan TNI AD. Pelajaran itu akan diberikan dengan mengadukannya ke Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sementara di lain sisi pemberitaan TV One, menurut Tjahjo, merupakan bentuk penghinaan terhadap martabat partai dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
“TV One perlu dikasih pelajaran dengan cara mengadukan footage (cuplikan) resmi ke Dewan Pers dan KPI. Tema (TV One) mengadu domba PDIP dengan TNI AD. Kami jangan difitnah karena harga diri kehormatan partai,” terang Tjahjo.(lp/sof)