KPK Didesak Tangani Kasus Bus Transjakarta

Aksi desak usut kasus pengadaan bus Transjakarta beberapa waktu lalu di Budnaran Hotel indonesia.(ist)

TRANSINDONESIA.CO – Kasus dugaan korupsi bus Transjakarta seharusnya segera ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kasus dengan nilai sebesar itu harusnya menjadi ranah KPK. Bukan diproses seperti kasus korupsi biasa,” kata pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Brawijaya Malang, Khairul Muluk, kepada media, Selasa (1/7/2014)

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan TransJakarta dan BKTB pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013 dengan nilai proyek sekitar Rp1,5 triliun.

Pihak lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka adalah Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Prawoto.

“Tak mungkin dengan nilai proyek sebesar itu hanya disupervisi seorang Kepala Dinas. Pasti Kepala Daerahnya juga tahu“ kata Muluk.

Kasus ini harusnya segera diambil alih oleh KPK. Terlebih lagi selama ini KPK proaktif memproses kasus-kasus dan tidak duduk manis menunggu laporan. “Kali ini KPK melempem,“ kata Muluk

Muluk mengatakan, jika kasus ini dibiarkan, publik bisa menilai KPK melakukan pembiaran dengan kasus ini. Belum lagi ramai diberitakan sebelumnya Abraham Samad memiliki kedekatan dengan Jokowi.

“Sebelumnya diberitakan bahwa Abraham Samad akan menjadi kandidat cawapres sebelum muncul nama JK,” kata Muluk.

Menurutnya publik bisa mengkait-kaitkan kedekatan tersebut berhubungan dengan kasus ini. Komitmen Jokowi terhadap kasus korupsi harus di-clearkan, “kata Muluk.

“PDIP dan Jokowi harus membersihkan hal-hal itu sehingga tak membuat orang menduga-duga,” kata Muluk. Ini penting karena Jokowi maju sebagai Capres dari PDIP.

Untuk perbandingan, sebelumnya Jokowi sangat koorperatif dengan KPK. Saat ada pemberian gitar Metallica, mantan walikota Solo itu berinisiatif melaporkan kepada lembaga pimpinan Samad. Tetapi untuk kasus korupsi Transjakarta, Jokowi memilih diam.(ini/sof)